TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai sikap Dewan Perwakilan Rakyat memenuhi permintaannya membangun gedung baru didasari niat yang baik. Lembaga ini membantah ada kongkalikong di balik persetujuan anggaran proyek ini.
"Mari sama-sama berfikir positif. KPK bukanlah pegadaian yang bisa melakukan barter," ujar juru bicara KPK, Johan Budi S.P di kantornya, Jumat 12 Oktober 2012.
Johan mengatakan KPK akan tetap mengusut seluruh kasus yang ditangani maupun akan ditangani baik ada atau tidaknya gedung baru. Ia menegaskan lembaganya tidak memiliki kompromi apapun dengan DPR ihwal gedung baru itu.
"Kami melihat DPR betul-betul menyadari bahwa kami membutuhkan wadah yang lebih baik dari sekarang," ujar Johan. "Makanya kami mengapresiasi sikap DPR."
DPR telah mencabut tanda bintang dalam anggaran gedung baru KPK pada Kamis malam, 11 Oktober 2012. Tindakan ini cukup mengagetkan mengingat selama ini dewan tak pernah menyetujui permintaan KPK yang sudah diajukan sejak lima tahun silam itu.
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas membantah adanya deal politik di balik pencabutan bintang usulan anggaran pembangunan gedung baru KPK. Menurut dia, sikap DPR adalah perpaduan gerakan moral masyarakat DPR yang menyuarakan aspirasi lembaganya demi pemberantasan korupsi.
"Setahu saya tidak ada deal-deal itu. Orang mau deal dengan KPK mungkin risih," ujarnya saat dihubungi Jumat sore. "Masih ada nyala moral DPR untuk memberantas korupsi bersama KPK."
Johan mengatakan KPK berharap DPR segera meneken surat persetujuan pembangunan gedung baru untuk diusulkan ke Kementerian Keuangan. Sebab, batas persetujuan Dewan sampai Jumat, 12 Oktober 2012. "Bila belum ada kami akan menunggu untuk APBNP atau APBN 2014," ujar Busyro.
