TEMPO.CO, Balikpapan-Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Kalimantan Timur menyatakan realisasi serapan dana bantuan operasional sekolah (BOS) setempat sebesar 1 persen. "Iya itu realisasi anggaran," kata Kepala Dinas Pendidikkan Kota Balikpapan Sri Wahyuningsih, Rabu 10 Oktober 2012.
Wahyuningsih mengatakan ada tiga sekolah yang baru merealisasikan penyaluran dana BOS sebesar 1 persen. Kondisi itu kata Yuyun sapaan akrabnya, memang berbeda dengan tahun 2011 lalu. "Tiga sekolah, semuanya sekolah dasar," ujarnya.
Bukan hanya 1 persen, ada juga sekolah yang baru menyalurkan dana BOS sebesar 10 persen. "Ada juga sekolah yang baru 10 persen menyalurkan dana BOS. Jadi kalau dihitung, sekolah yang menyalurkan dana BIS dibawah 20 persen ada 7 sekolah," ucapnya.
Ia mengungkapkan, penyebab hingga tidak berjalannya penyaluran dana BOS disebabkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak miliki pihak sekolah. Karenanya kata Yuyun, untuk mengatasi keterbasan SDM tersebut pihaknya menggelar bimbingan tekhnis.
"Rata-rata kendalanya di SDM, makanya tahun ini kita menyelanggarakan bimbingan tehknis, yang diikuti Bendahara sekolah, bendahara pembantu sekolah dalam rangka menjembatatini permasalahan itu," katanya.
Bahkan kata Yuyun, karena keterbatasan SDM itu sejumlah guru terpaksa merangkap menjadi tata usaha di sekolah. "Guru memang ada guru yang terpaksa ikut membantu proses administrasi karena kurangnya SDM," ujarnya.
Disamping itu kata Yuyun, proses pengerjaanya yang butuh waktu, hingga menyebabkan realisasi dana BOS hingga Oktober ini, ada yang baru 1 persen. Hal itu kata Yuyun, sehingga tidak sesuai target yang diharapkannya.
"Cuma mereka agak lambat karena ada juga diproses juga mengamprahnya, ada juga diproses penyusunan untuk, mengamprah itu butuh waktu juga. Mereka sudah melakukan kegiatan itu, cuma diproses pengamprahannya yang belum mencapain target," tuturnya.
Namun dirinya tetap optimis, realisasi penyaluran dana BOS akan mencapai 100 persen hingga akhir tahun. Karena, biasanya mendekati akhir tahun dana BOS tersebut akan terserap maksimal. Karena pengalaman tahun sebelumnya.
"Biasanya mendekati tutup anggaran terserap aja nanti. Tapi menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu nanti biasanya semuanya terealisasi," ujarnya.
Pada 2011 periode Oktober, realisasi dan BOS tidak ada sekolah yang baru terealisasi 1 persen. Namun lanjutnya, secara keseluruhan penyaluran dana BOS sudah mencapai 60 persen. "Tahun lalu memang tidak ada yang hingga kini masih 1 persen. Rata-rata seluruhnya sekitar 60 persen, bahkan ada sekolah yang sudah mencapai 80 persen," ujarnya.
Ia mengungkapkan, dana BOS yang belum tersalurkan diantaranya biaya honor-honor dan pengadaan alat tulis sekolah. "Rata-rata untuk honor-honor atau honorarium, termasuk alat tulis sekolah, karena biasanya mereka punya rekanan penyedia alat tulis sekolah, jadi metreka mengambil dulu baru nanti di amprah pembayarannya," ujarnya.
SG WIBISONO
Berita terkait
Bakal Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis, Apa Saja Larangan Peruntukan Dana BOS?
59 hari lalu
Airlangga Hartarto mengungkapkan dana BOS akan menjadi sumber dana program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDiwacanakan Bakal Digunakan untuk Program Makan Siang Gratis, Apa Peruntukan Dana BOS?
5 Maret 2024
Dana BOS adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
Baca SelengkapnyaFSGI Protes Program Makan Siang Gratis Prabowo akan Ambil Dana BOS: Dana Pendidikan sudah Minim, Jangan Dikurangi
3 Maret 2024
Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menolak wacana mengalihkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis Prabowo.
Baca SelengkapnyaSerikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan
3 Maret 2024
Federasi Serikat Guru Indonesia menolak rencana Prabowo-Gibran mengalihkan dana BOS untuk pembiayaan program makan siang gratis. Pendidikan terancam.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran Janjikan Dana Abadi Pesantren, IDEAS: BOS untuk Sekolah Swasta Lebih Penting
9 Februari 2024
Yusuf Wibisono menilai janji dana abadi pesantren dari Prabowo-Gibran bisa diwujudkan tapi bukan prioritas saat ini.
Baca SelengkapnyaSumbangan Sekolah Tidak Boleh untuk Pembangunan Fisik, SMKN 1 Depok Dinilai Melanggar Pergub
18 September 2023
Menurut anggota DPRD Jabar pembangunan fisik sekolah harus dianggarkan pemerintah, tidak boleh dibebankan kepada wali murid.
Baca SelengkapnyaDugaan Pungli di SMA-SMK Negeri Depok, DPRD Minta Pemkot Dorong Swasta Beri Bantuan Dana
12 September 2023
DPRD Kota Depok buka suara soal dugaan pungli di SMA dan SMK Negeri. Pemkot Depok diminta dorong swasta beri bantuan dana CSR.
Baca SelengkapnyaBareskrim Bakal Periksa 13 Saksi dari Yayasan hingga Penerima Dana Dugaan TPPU Panji Gumilang Pekan ini
28 Agustus 2023
Pemeriksaan untuk mendalami peran dari pihak yayasan dan madrasah dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kasus Panji Gumilang.
Baca SelengkapnyaPenerimaan APBN DKI Jakarta Capai Rp 774,81 Triliun, Naik 11 Persen dari Target
28 Juni 2023
Kinerja Belanja APBN DKI Jakarta terealisasi Rp 189,08 triliun atau 30,51 persen dari pagu.
Baca SelengkapnyaRAPBD DKI Bengkak Jadi Rp 83,78 Triliun, Ini 3 Program Prioritas Heru Budi Hartono
29 November 2022
RAPBD DKI Jakarta 2023 telah disepakati DPRD dan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 83,78 triliun atau naik Rp 1,2 triliun dari MoU KUA-PPAS 2023.
Baca Selengkapnya