TEMPO Interaktif, Makassar:Puluhan wartawan asal Maluku yang melakukan pertemuan konsolidasi di Makassar, mendeklarasikan rekonsiliasi perdamaian, Minggu (6/6) malam. Dialihkannya pertemuan para wartawan itu ke Makassar menyusul kembali bergolaknya Ambon, 25 April lalu. Pertemuan mereka menghasilkan sebuah kesepakatan yang diberi nama Deklarasi Wartawan Maluku Untuk Perdamaian. Deklarasi itu terdiri empat butir kesepakatan. Pertama, wartawan Maluku berjanji untuk ikut mendorong proses rekonsiliasi dan perdamaian Maluku. Kedua, wartawan Maluku berjanji mengedepankan pemberitaan yang menyejukkan dan menghindari perberitaan bernada provokatif.Ketiga, wartawan Maluku berjanji untuk bersikap professional dalam menjalankan profesi. Dan butir keempat, wartawan Maluku menyerukan kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk menyelesaikan persoalan separatisme dan aksi-aksi kekerasan dan teror dengan tetap mengedepankan hukum secara konsisten.Pertemuan itu sendiri atas prakarsa Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia sebagai salah satu strategic planning Maluku Media Centre (MMC). Pertemuan dimulai Jumat (4/6) dan berakhir Senin (7/6). Fasilitator dimulai Jumat (4/6) dan berakhir Senin (7/6). Fasilitator pertemuan terdiri atas Bambang Wisudo (AJI Indonesia), Abdul Manan (AJI Indonesia,) Lensi (AJI Indonesia) dan Rusdi Marpaung (The Indonesian Human Rights Monitor).Koordinator MMC yang baru terpilih, Ahmad Ibrahim, menjelaskan, selain mengeluarkan deklarasi, pertemuan juga sepakat menjadikan MMC sebagai institusi baru. Sebelumnya, MMC adalah bagian dari program AJI di Ambon. Visi dan misi baru organisasi yakni mewujudkan profesionalisme dan kebersamaan wartawan di Maluku untuk mendukung upaya perdamaian dengan mempromosikan dan memparaktikkan jurnalisme damai, kata Ahmad.MMC sendiri terbentuk setelah AJI melakukan serangkaian pertemuan di Bogor, hingga April 2001. Dari pertemuan itu, kemudian MMC dideklarasikan Juni 2001 dengan tujuan mempersatukan wartawan Islam dan Kristen di Maluku. Sebab, wartawan juga ikut terpecah menyusul konflik di wilayah itu. Irmawati tempo News Room
Berita terkait
Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya
54 hari lalu
Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights
54 hari lalu
Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan
23 Februari 2024
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers
23 Februari 2024
Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.
Baca SelengkapnyaPerpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media
22 Februari 2024
Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Baca SelengkapnyaJokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?
22 Februari 2024
Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?
Baca SelengkapnyaAMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik
21 Februari 2024
Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?
21 Februari 2024
AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.
Baca SelengkapnyaMedia Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi
21 Februari 2024
Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google
21 Februari 2024
Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
