Tersangka kasus dugaan suap penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan Kepala Sawit, di Kabupaten Buol, Siti Hartati Murdaya (tengah) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai diperiksa di KPK, Jakarta, Jumat (28/9). ANTARA/Rosa Panggabean
TEMPO.CO , Jakarta:Pengusaha Siti Hartati Murdaya tak membantah pernah menyetujui penarikan duit Rp 1 miliar dari kas perusahaannya, PT Hardaya Inti Plantation. Namun duit itu tak untuk diserahkan ke Bupati Buol, Amran Batalipu, melainkan untuk menyelesaikan gangguan keamanan di perusahaannya.
"Memang ada persetujuan dikeluarkan Rp 1 miliar, tapi terkait gangguan keamanan di PT Hardaya. Tidak pernah Hartati setuju uang itu diberikan ke Bupati Buol," kata pengacara Hartati, Patra M. Zein, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 1 Oktober 2012.
Patra mengklaim bekas politikus Partai Demokrat itu tidak tahu sama sekali permohonan duit Rp 3 miliar yang akan digunakan oleh Amran untuk kampanye. Sejak awal, kata Patra, Hartati hanya tahu duit yang PT Hardaya untuk pengamanan di lingkungan perusahaan.
Ketidaktahuan Hartati soal dana kampanye Amran, menurut Patra, terlihat dari urutan peristiwa permohonan duit dari sang Bupati. Dalam sidang terungkap Amran pernah menelepon Financial Controller PT Hardaya, Arim, pada 10 Juni 2012. Saat itu Amran minta dibantu disediakan dana kampanye Rp 3 miliar.
Pada 11 Juni 2012 pagi, permintaan itu disampaikan Arim ke Direktur PT Hardaya, Totok Lestiyo. Permohonan Amran disetujui Totok, dengan catatan bantuan hanya sebesar Rp 1 miliar. "Nah persetujuan diberikan Totok sebelum Amran bertemu Hartati di Grand Hyatt Jakarta," ujar Patra.
Adapun pertemuan Hartati dengan Amran di Grand Hyatt berlangsung 11 Juni 2012 petang. "Pertemuan Hartati dengan Amran itu pun membahas soal gangguan keamanan di PT Hardaya, bukan soal kampanye," kata dia.
