TEMPO.CO, Jakarta - Dua tahun sudah Jenderal Timur Pradopo duduk di kursi Kepala Kepolisian RI. Dia menghadapi kenyataan bahwa korupsi masih terjadi di institusinya. Malah, dugaan korupsi yang mutakhir menimpa perwira tinggi, yaitu mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus simulator ujian pembuatan surat izin mengemudi.

Nama Timur ikut disorot karena meneken surat keputusan penetapan pemenang proyek, yaitu PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. Bos Citra Mandiri, Budi Susanto, juga ditetapkan sebagai tersangka. Di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, wartawan Tempo Prihandoko mewawancarai Timur, Rabu 26 September 2012. Berikut ini kutipannya.

Laporan selengkapnya di Koran Tempo yang bisa dibaca di sini.


Benar Anda menandatangani surat keputusan pemenang proyek simulator?
Jadi begini, yang nilai proyeknya di atas Rp 50 miliar memang harus ditandatangani oleh pengguna anggaran. Tapi prosesnya itu dari yang sudah cukup berjalan. Kalau kemudian ada masalah, ya, saya proses sesuai dengan ketentuan hukum. Itu yang saya lakukan sekarang.

Dari awal Anda sudah tahu soal pengadaan simulator?
Yang saya lakukan adalah proses administrasi. Ini kan kerja dari bawah, terus naik ke saya. Sebelum ke saya, kan dihadiri oleh semua, yang paraf-paraf itu kan. Operasionalnya belum tentu seperti ini (sesuai dengan prosedur).

Maksudnya, proses pengadaannya belum tentu sesuai dengan isi surat?
Iya kan begitu. Sehingga ada yang namanya Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum), Propam (Profesi dan Pengamanan), Bareskrim (Badan Reserse Kriminal). Itulah yang kami lakukan sekarang, langkah-langkah penegakan hukum.

Jadi, Anda menganggap surat itu sudah sesuai?
Ya, itu aturannya.

Jadi, Anda tak tahu pelaksanaan proyek?
Bukan masalah tidak tahu. Kalau ada masalah, saya proses. Untuk mengetahui itu, bagaimana? Ada tim penyelidikan, ada tim proses penegakan hukum. Itu yang kami lakukan sekarang.

Sejumlah LSM mendesak agar Anda diperiksa KPK.
Saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Ya, saya siap diperiksa. Enggak ada masalah. (*)

Berita Terpopuler:
DPR Terbelah Jika Kapolri Dipanggil KPK
Ini yang Akan Terjadi Jika Jendela Pesawat Dibuka
PDIP Tak Setuju Protokol Antipenistaan Agama SBY
Bulan Madu PDIP dan Prabowo di Ujung Tanduk
DPR Pertanyakan Konflik Menhan dan Jakarta Post