Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan mengenai transparasi pengadaan alusista milik TNI kepada para wartawan di Aula Bhineka Tunggal Ika, Jakarta, (15/8). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR dari Komisi Pertahanan, Helmy Fauzi mempertanyakan adanya informasi yang beredar soal intimidasi yang dilakukan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada jurnalis Jakarta Post, Bagus Saragih. Intimidasi itu kabarnya terkait dengan pemuatan berita mengenai dugaan pernikahan Purnomo dengan penyanyi keroncong Sundari Soekotjo, oleh The Jakarta Post.
“Jika memang ada intimidasi, itu patut disayangkan,” kata Helmy, ketika dihubungi Selasa 25 September 2012. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyarankan Purnomo menyelesaikan sengketa pemberitaannya melalui Dewan Pers, sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Menurut Helmy lagi, jika pun benar Purnomo memiliki affair di luar nikah, itu adalah urusan privat sang menteri. “Tapi ketika dia mulai menggunakan instrumen kekuasaan untuk menekan dan mengintimidasi maka itu adalah urusan publik,” katanya.
Seperti diberitakan kemarin, Menteri Purnomo Yusgiantoro dilaporkan sempat memanggil jurnalis The Jakarta Post ke kantornya, untuk meminta klarifikasi atas berita yang dimuat media berbahasa Inggris itu.
Sumber Tempo yang mengetahui pertemuan tersebut menuturkan, Purnomo dan dua pejabat Kementerian Pertahanan yang menemaninya, sempat mengeluarkan pernyataan yang mengancam. "Mereka bilang, ‘Saya masukin ke (tahanan) Guntur kamu. Kalau ini masih orde baru, kamu sudah mati," kata sumber Tempo menirukan apa yang terjadi di ruangan Purnomo tersebut.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Hartind Asrin membantah adanya ancaman sejumlah pejabat kementerian terhadap seorang wartawan. Helmy mengaku berencana memanggil Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ke Senayan dan mempertemukannya dengan Dewan Pers untuk klarifikasi. “Kebetulan, semua mitra Komisi I DPR,” katanya.
Purnomo Yusgiantoro: RI Butuh Badan Pengelola Hulu Migas Independen Berdasar UU
5 Juni 2021
Purnomo Yusgiantoro: RI Butuh Badan Pengelola Hulu Migas Independen Berdasar UU
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro menilai Indonesia masih membutuhkan migas untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan.
