Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyampaikan keterangan mengenai perkembangan penyelidikan kasus Hambalang di kantor KPK, Jakarta, (10/7). KPK pekan ini akan mengumunkan secara resmi tersangka dari kasus penggelembungan dana sebesar Rp 1,3 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyatakan lembaganya belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada kepolisian dalam hal penyidik. Meskipun nanti KPK melakukan rekrutmen penyidik secara mandiri, menurut dia, penyidik Polri masih sangat dibutuhkan.
"Sementara ini kami masih memerlukan penyidik dari Polri. Dan Kapolri sebetulnya sudah memahami ini," ujarnya sebelum rapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 17 September 2012.
Kasus penarikan 20 penyidik Polri dari KPK kembali mencuatkan perdebatan soal penyidik independen KPK. Selama ini, KPK dipandang perlu melakukan rekrutmen penyidik independen agar tak bergantung pada penyidik dari Kejaksaan Agung dan Polri. Namun, hingga saat ini, wacana tersebut belum juga terwujud.
Busyro mengatakan, masalah penyidik independen, KPK ingin segera merealisasikannya. Namun, keinginan ini masih terkendala dengan kondisi gedung yang tak memadai. Sementara Komisi Hukum DPR tak juga meloloskan anggaran pembangunan gedung KPK. "Masalah gedung ini sangat penting. Mau ditaruh di mana mereka?" katanya.
Dia juga mengatakan, wacana penyidik independen ini tak serta-merta akan menghilangkan penyidik Polri dari KPK. Menurut dia, untuk sementara, KPK bisa saja melakukan perekrutan dari lembaga lain, seperti Kejaksaan Agung ataupun merekrut penyidik PNS di berbagai lembaga. Namun, dia menegaskan, para penyidik Polri masih sangat dibutuhkan. "Penyidik Polri ini tetap penting karena mereka punya kapasitas yang beda," kata dia.
Menurut Busyro, penarikan penyidik pasti mempengaruhi kinerja KPK karena 20 penyidik dari kepolisian itu masih memegang sejumlah kasus, baik di daerah maupun pusat. Meskipun Polri berjanji akan mengganti mereka, kinerja KPK akan tetap terganggu.
“Kalau yang menangani yang memang sudah lama, kan beda jika diganti sama yang baru. Untuk menangani perkara-perkara itu, perlu ketelitian dan komunikasi dengan berbagai pihak," katanya.
