Ja'far Umar Thalib Temui Menko Polkam

Reporter

Editor

Rabu, 26 Mei 2004 15:28 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Panglima Laskar Jihad, Ja'far Umar Thalib menemui Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim Hari Sabarno di Departemen Dalam Negeri, Rabu (26/5), untuk membahas kondisi di Ambon."Memberikan masukan-masukan supaya kerusuhan di Ambon tidak terjadi lagi", kata Ja'far kepada Tempo News Room seusai pertemuan. Dia menambahkan, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menangani masalah keamanan di Ambon pascakerusuhan 25 April lalu.Selain bertemu Ja'far, Hari bertemu dengan Wali Kota Ambon, Jopie Papilaja. Pertemuan berlangsung hampir satu jam di ruang kerja Hari sejak pukul 12.15 WIB.Ja'far mengatakan, dirinya belum bisa memutuskan kapan akan mengirimkan pasukan ke daerah konflik tersebut. Dia menambahkan, pihaknya masih melihat perkembangan situasi di daerah tersebut.Hari merasa senang dengan respon dari masyarakat atas sejumlah teror bom yang terjadi sejak pekan lalu di Ambon. "Ketahanan masyarakat sudah cukup tinggi, jadi walaupun ada bom meledak tidak terpengaruh," ujarnya. Lebih lanjut Hari mengungkapkan, saat ini aparat keamanan sedang menyelidiki pihak-pihak yang ingin melakukan provokasi agar konflik kembali terjadi. Dia sendiri belum bisa memastikan apakah pelaku berasal dari Kota Ambon atau dari luar.Laskar Jihad sendiri telah mengirimkan lima orang intelijen untuk memantau perkembangan situasi di Ambon. Mereka terdiri dari ahli senjata, intelijen, komunikasi massa, kedokteran dan sosial politik. Hasil pekerjaan mereka dilaporkan langsung kepada Ja'far Umar Thalib. Faisal - Tempo News Room

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

5 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

8 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

46 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

52 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya