KAKEK DISIDANG - Hasin (kiri), kakek berusia 68 tahun saat tiba di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Madiun, Kamis (8/3). Hasin yang mengaku tak sengaja menebang pohon jati Perhutani untuk bahan bakar memasak didakwa mencuri kayu dan divonis penjara 2,5 bulan. Hasin sudah rabun dan kemampuan pendengarannya berkurang. TEMPO/Ishomuddin
TEMPO.CO, Medan- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan merumuskan kembali indikator kriteria berkelakuan baik yang menjadi dasar pemberian remisi dan pembebasan bersyarat narapidana. Perumusan indikator ini dilakukan dalam "Semiloka Sosialisasi Standar Pelaksanaan Tugas di Lapas dan Rutan" yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara.
Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, indikator baru itu untuk memberikan ukuran yang lebih pasti dan berkeadilan dalam memberikan hak narapidana. Dia mengatakan, selama ini, syarat berkelakuan baik hanya diukur dari fakta pernah atau tidaknya narapidana dimasukkan ke sel isolasi. Bila tidak, satu poin berkelakuan baik sudah dikantongi.
Padahal, masuk sel isolasi atau tidak, kerap kali ditentukan dari kejadian yang melibatkan aktivitas fisik, seperti perkelahian. “Mana ada narapidana korupsi berkelahi?” ujar Denny memberikan contoh celah tidak fair dalam pengukuran kriteria berkelakuan baik.
Syarat narapidana mendapatkan hak karena ‘tidak tercatat dalam Register F’ juga akan dipertajam. Catatan di Register F akan menghapus hak narapidana mendapatkan remisi ataupun keringanan hukuman lain selama rentang waktu tertentu. Penajaman soal catatan kelakuan selama menjalani hukuman tersebut, antara lain, dilakukan dengan memilah kriteria dan jenis pelanggaran yang masuk kategori pelanggaran untuk 'Register F’.
Selain isu soal indikator peringanan hukuman narapidana, semiloka Kementerian Hukum dan HAM juga membahas beragam standar prosedur operasional di instansi tersebut. Salah satunya adalah pembahasan mekanisme whistle blower di lingkungan kementerian.
Rujukan kajian mekanisme whistle blower antara lain praktek di Kementerian Keuangan. Langkah di Kementerian tersebut, yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan, dinilai cukup efektif menembus lingkaran mafia pajak.
Prinsip dari mekanisme whistle blower adalah pelaporan dari sesama pegawai atau dari pihak yang berurusan dengan pegawai mengenai penyimpangan tugas. Terutama terkait kasus korupsi.
