Kalla Akan Ditanyai Soal Dana Talangan Century

Rabu, 12 September 2012 15:57 WIB

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung (kanan depan) bersama Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar (tengah) saat tiba di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pengawas Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla akan dimintai keterangan ihwal dasar pengucuran dana Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. "Akan kami hadirkan Jusuf Kalla pada rapat timwas 19 September mendatang," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Rabu, 12 September 2012.

Menurut Pramono, Jusuf Kalla seharusnya diundang dalam rapat hari ini bersama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar. Namun, Kalla tidak bisa hadir karena masih di luar negeri. "Dia (Kalla) sudah memberikan surat resmi masih berada di Beijing," kata Pramono.

Selain memanggil Kalla, pada Rabu pekan depan, Timwas juga akan memanggil pimpinan KPK. Sebab, tim ingin mendalami sejauh mana proses penuntasan kasus yang sudah dilakukan komisi antirasuah ini.

Dalam rapat timwas hari ini yang berlangsung sekitar tiga jam, tim sepakat akan meminta Istana Negara menyerahkan transkrip rekaman hasil rapat di Istana Negara pada 9 Oktober 2008. Meskipun Antasari dalam keterangannya menjelaskan tak ada pembicaraan mengenai bailout Century dalam rapat itu, tim tetap mencurigai sudah ada skenario untuk meloloskan bailout itu.

Seluruh fraksi menyepakati usulan untuk meminta transkrip ini. Delapan anggota Fraksi Demokrat yang hadir dalam pertemuan juga mendukung usul ini. "Buka saja semua, kami ingin semua jernih," kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana.

Sutan juga menjelaskan, keterangan yang disampaikan Antasari dalam rapat sama dengan yang sudah dijelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Sutan, presiden juga telah menyatakan dengan tegas tak ada perbincangan mengenai Bank Century dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pejabat negara itu.

Dalam rapat, politikus Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, juga meminta agar tim turut memanggil mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Susno Duadji, yang pernah menangani kasus Century. Namun, tim belum memutuskan apakah jadi memanggil Susno atau tidak. "Akan dirumuskan dulu dalam tim kecil," kata Pramono.

IRA GUSLINA SUFA

Berita
Terpopuler
Kepergok Plesiran di Denmark, Anggota DPR ''Ngeles''

Wa Ode: Fakta Sidang Mirwan Terlibat

''Yang Bilang Ical Bukan Capres Golkar, Zalim''

Hari Ini, Antasari Buka-bukaan Soal Century di DPR

UN Gantikan Ujian Seleksi Masuk Universitas

Bisnis Wa Ode dari Merauke Hingga Pulau Seram




Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

10 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya