Kontras Desakkan Tim Independen Kasus Sampang

Reporter

Selasa, 28 Agustus 2012 20:36 WIB

Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Noerholis bersama kordinator aliansi solidaritas kasus Sampang Hertasning bertemu wartawan di LBH terkait kasus Sampang, Jakarta, Senin (27/8). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Sampang-Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jawa Timur meminta pemerintah membentuk tim independen dari unsur pemerintah dan masyarakat seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perempuan.

Koordinator Kontras Jawa Timur, Andi Irfan, menilai tim khusus ini perlu untuk mengungkap data dan fakta peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam penyerangan Syiah Sampang Ahad lalu. "Semua belum jelas, masih simpang siur, korbannya berapa, siapa pelakunya dan kenapa diserang," katanya kepada Tempo, Selasa, 28 Agustus 2012.

Dengan adanya tim independen diharapkan fakta sebenarnya terungkap, tim bisa dengan leluasa meninjau lokasi konflik. Fakta yang jelas, kata dia, bisa menghasilkan solusi yang baik dan tidak parsial. "Solusinya bisa diterima dan nyaman buat kedua belah pihak," ujarnya.

Andi menilai keputusan yang parsial hanya akan membuat konflik di Nangkernang seperti api dalam sekam yang bisa membakar sewaktu-waktu. Dia juga mengingatkan agar pemerintah selalu menyertakan para korban dalam pengambilan kebijakan. "Sampai terjadi serangan dua kali, bukti bahwa solusi yang dibuat pemerintah gagal," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah, Komisaris Besar Polisi Hilman Thayib mengatakan penyidik kepolisian telah menetapkan Rois Al Hukuma, adik pemimpin Syiah Sampang, ustadz Tajul Muluk sebagai tersangka. "Penahanan dilakukan di Polres Sampang dan kami menjeratnya dengan pasal berlapis," kata Hilman.

Ia mengatakan tersangka akan dijerat dengan tindakan pembunuhan, penganiayaan berat, tindakan pengeroyokan dan perusakan, serta turut membantu kejahatan pasal 55 dan 56 KUHP. Menurut Hilman, jumlah tersangka kemungkinan masih akan bertambah.


MUSTHOFA BISRI

Berita terkait

Viral Pengeroyokan, India Marak Aksi Kekerasan atas Nama Agama

27 Juni 2019

Viral Pengeroyokan, India Marak Aksi Kekerasan atas Nama Agama

Protes kekerasan atas nama agama digelar di India, setelah gerombolan Hindu melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang pria Muslim pekan lalu.

Baca Selengkapnya

Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

10 April 2019

Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

Rencana ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sudah kerap didengungkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

SETARA Curiga Kekerasan Pemuka Agama Sebagai Sebuah Rangkaian

20 Februari 2018

SETARA Curiga Kekerasan Pemuka Agama Sebagai Sebuah Rangkaian

Hendardi mengatakan bahwa tujuan dari pihak yang melakukan penyerangan itu, yakni menciptakan instabilitas.

Baca Selengkapnya

Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

9 Desember 2017

Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

Kontras mengungkapkan aparat keamanan diduga menjadi aktor dominan kasus pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Kontras menyoroti praktek tidak manusiawi.

Baca Selengkapnya

Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

7 Desember 2017

Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

KontraS menyebutkan kasus La Gode merupakan teguran yang tepat begi profesionalisme TNI

Baca Selengkapnya

KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

7 Desember 2017

KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

Kasus La Gode menjadi perhatian KontraS.

Baca Selengkapnya

Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

6 Desember 2017

Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

Kontras menemukan bukti bahwa La Gode sempat menemui istrinya pada masa pelariannya. La Gode menceritakan kekerasan yang dialaminya.

Baca Selengkapnya

Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

1 Desember 2017

Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

Kontras berharap penyelidikan kasus kematian La Gode berjalan transparan, obyektif dan akuntabel.

Baca Selengkapnya

Yusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati

29 Oktober 2017

Yusman Telaumbanua, Kisah Kejanggalan Vonis Hukuman Mati

Kontras meluncurkan film dokumenter tentang Yusman Telaumbanua, pemuda Nias yang divonis hukuman mati oleh pengadilan.

Baca Selengkapnya

Kontras Usulkan Komisi Kepresidenan untuk Tuntaskan Kasus HAM

24 Oktober 2017

Kontras Usulkan Komisi Kepresidenan untuk Tuntaskan Kasus HAM

Komisi Kepresidenan dinilai akan memudahkan Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

Baca Selengkapnya