PTUN Surabaya Mulai Sidangkan Kasus Pilkada Batu

Reporter

Editor

Senin, 27 Agustus 2012 15:43 WIB

dok. TEMPO/Ramdani

TEMPO.CO, Surabaya - Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mulai menyidangkan kasus gugatan PDI Perjuangan Batu, Jawa Timur kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dalam perkara Pemilihan Kepala Daerah Kota Batu Jawa Timur. PDIP mempersoalkan tidak diloloskannya pasangan Eddy Rumpoko-Punjul Santoso oleh KPUD dalam verifikasi pemilihan Wali Kota Batu.

PDI Perjuangan merupakan partai pengusung pasangan Eddy - Punjul. Sidang berlangsung hari ini, Senin 27 Agustus 2012, dijaga oleh beberapa aparat dari Kepolisian Resor Sidoarjo. Penjagaan ketat ini mengantisipasi kericuhan karena kedatangan sekitar 300-an orang pendukung Eddy di pengadilan.

Kuasa hukum penggugat, Martin Hamonangan, menyatakan obyek yang digugat kliennya ada dua. Yakni Keputusan KPU Batu No: 270/188/KPU Kota 014.329951/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta Lampirannya Pemilukada Kota Batu. Kedua, Keputusan KPU Batu berupa Berita Acara No: 270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012. Dalam surat tersebut KPU tidak meloloskan Eddy ke proses selanjutnya karena dinilai tidak dapat menunjukkan ijazah SMP sebagai syarat administratif.

Menurut Martin, dasar yang dipakai KPU untuk mencoret Eddy sebagai wali kota incumben dinilai tidak masuk akal. Sebab kendati tidak bisa menyertakan ijazah SMP, tapi Eddy telah menggantinya dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Surat Pernyataan SMP Taman Siswa Surabaya, laporan kehilangan, surat keterangan dan daftar nilai. "Kelengkapan yang sama juga kami pakai saat mencalonkan diri pada periode pertama lalu dan dianggap sah," kata Martin dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim PTUN, Esau Ngefak.

Kuasa hukum KPU Batu, Junus Susanto, menilai keputusan kliennya sudah tepat. Alasannya, Eddy tidak dapat melengkapi persyaratan seperti yang telah disebutkan dalam ketentuan yang berlaku. "Prosedur tidak meloloskan Eddy sudah tepat karena yang bersangkutan memang tidak memenuhi syarat," kata Junus.

KUKUH S WIBOWO

Berita terpopuler lainnya:
Politikus PDIP Akui Sebarkan Pesan Berantai Kebakaran
Marzuki Alie Minta Warga Terima Pemimpin Non Muslim

Selebaran Megawati, Tim Jokowi-Ahok Cuek

Rusuh Sampang, Gubernur Diminta Tanggung Jawab

Tim Jokowi Minta Polisi Usut Video Koboy

Ibunda Pemimpin Syiah Sampang Kritis

Bentrok Sampang, Djoko Suyanto Salahkan Ulama

Sepuluh Rumah Penganut Syiah Sampang Dibakar

Sebagai Ketua DPR, Marzuki Kampanyekan Foke-Nara

Misteri ‘Piramida’ Gunung Padang

Berita terkait

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.

Baca Selengkapnya

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.

Baca Selengkapnya

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Baca Selengkapnya