TEMPO.CO, Surabaya - Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mulai menyidangkan kasus gugatan PDI Perjuangan Batu, Jawa Timur kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dalam perkara Pemilihan Kepala Daerah Kota Batu Jawa Timur. PDIP mempersoalkan tidak diloloskannya pasangan Eddy Rumpoko-Punjul Santoso oleh KPUD dalam verifikasi pemilihan Wali Kota Batu.
PDI Perjuangan merupakan partai pengusung pasangan Eddy - Punjul. Sidang berlangsung hari ini, Senin 27 Agustus 2012, dijaga oleh beberapa aparat dari Kepolisian Resor Sidoarjo. Penjagaan ketat ini mengantisipasi kericuhan karena kedatangan sekitar 300-an orang pendukung Eddy di pengadilan.
Kuasa hukum penggugat, Martin Hamonangan, menyatakan obyek yang digugat kliennya ada dua. Yakni Keputusan KPU Batu No: 270/188/KPU Kota 014.329951/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta Lampirannya Pemilukada Kota Batu. Kedua, Keputusan KPU Batu berupa Berita Acara No: 270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012. Dalam surat tersebut KPU tidak meloloskan Eddy ke proses selanjutnya karena dinilai tidak dapat menunjukkan ijazah SMP sebagai syarat administratif.
Menurut Martin, dasar yang dipakai KPU untuk mencoret Eddy sebagai wali kota incumben dinilai tidak masuk akal. Sebab kendati tidak bisa menyertakan ijazah SMP, tapi Eddy telah menggantinya dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Surat Pernyataan SMP Taman Siswa Surabaya, laporan kehilangan, surat keterangan dan daftar nilai. "Kelengkapan yang sama juga kami pakai saat mencalonkan diri pada periode pertama lalu dan dianggap sah," kata Martin dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim PTUN, Esau Ngefak.
Kuasa hukum KPU Batu, Junus Susanto, menilai keputusan kliennya sudah tepat. Alasannya, Eddy tidak dapat melengkapi persyaratan seperti yang telah disebutkan dalam ketentuan yang berlaku. "Prosedur tidak meloloskan Eddy sudah tepat karena yang bersangkutan memang tidak memenuhi syarat," kata Junus.
KUKUH S WIBOWO
Berita terpopuler lainnya:
Politikus PDIP Akui Sebarkan Pesan Berantai Kebakaran
Marzuki Alie Minta Warga Terima Pemimpin Non Muslim
Selebaran Megawati, Tim Jokowi-Ahok Cuek
Rusuh Sampang, Gubernur Diminta Tanggung Jawab
Tim Jokowi Minta Polisi Usut Video Koboy
Ibunda Pemimpin Syiah Sampang Kritis
Bentrok Sampang, Djoko Suyanto Salahkan Ulama
Sepuluh Rumah Penganut Syiah Sampang Dibakar
Sebagai Ketua DPR, Marzuki Kampanyekan Foke-Nara
Misteri ‘Piramida’ Gunung Padang
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya