TEMPO.CO, Jakarta - Tak hanya irit bicara, Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI juga mendapat penjagaan ketat.
Saat dikepung pemburu berita, mantan Gubernur Akademi Kepolisian nonaktif itu kebingungan karena jalannya tertutup kamerawan dan pewarta foto yang mengambil gambar. Ia sempat tersandung dan hampir terjerembap saat berjalan kembali ke gedung Bareskrim.
Ketatnya pengawalan itu membuat para wartawan kesulitan mendekati Djoko. Meskipun bisa mendekat, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri itu hanya bungkam saat ditanya mengenai jalannya pemeriksaan.
Saat keluar dari gedung Bareskrim untuk salat Jumat, jenderal bintang dua itu dikawal lebih dari lima penyidik. Mereka mengelilingi Djoko dan menghalangi para jurnalis agar tak terlampau dekat dengan Djoko.
Para penyidik yang tak berseragam itu pun masih mendampingi Djoko saat ia meninggalkan masjid. Dari kejauhan, Djoko terlihat ke luar masjid bersama Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Nanan Sukarna dan seorang jenderal bintang dua lainnya.
Namun mereka tak terlihat bicara. Nanan pun pernah disebut-sebut menerima uang dalam pengadaan simulator SIM. Namun hal itu ia bantah. "Kalau saya terima uang, saya akan mengaku. Apa buktinya?" kata dia usai bertemu penasihat Kapolri dua pekan lalu.
Saat ini pemeriksaan Djoko masih dilanjutkan oleh Bareskrim. Hal itu juga dibenarkan oleh pengacara Djoko Juniver Girsang. "Masih lanjut ya," kata Juniver melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat.
Pemeriksaan diperkirakan sudah berlangsung selama lebih dari tiga jam. Djoko datang ke Mabes Polri pada pukul 08.55. Pemeriksaan sempat terhenti selama sekitar 45 menit saat salat Jumat dan dilanjutkan pada pukul 13.00.
ANGGRITA DESYANI
Berita terkait
Djoko Susilo Datangi Mabes dengan Pengawalan
Ditanya Simulator SIM, Djoko Susilo Emoh Komentar
Kasus Simulator SIM, Ada Upaya Selamatkan Djoko?
Ini Aliran Dana Mencurigakan Djoko Susilo
Jadi Tersangka Simulator SIM, Djoko Pilih Bungkam
Djoko Susilo Dinonaktifkan Sebagai Gubernur Akpol
Berita terkait
Polri: 75 Motor dan 50 Mobil Listrik Ikut Kawal VVIP di World Water Forum Bali
5 jam lalu
Polri menyatakan kendaraan listrik untuk pengamanan World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 telah siap digunakan.
Baca SelengkapnyaBareskrim Ungkap Kasus Manipulasi Data Gunakan Email Palsu yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar
7 jam lalu
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus manipulasi data menggunakan email palsu dan memanfaatkan informasi data untuk menipu.
Baca SelengkapnyaTak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?
14 jam lalu
Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?
Baca SelengkapnyaPolri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba Sejak September 2023
15 jam lalu
Polisi juga telah menangani 10 kasus narkoba menonjol sejak 14 Maret hingga 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaAncaman Polri kepada Personel yang Terbukti Gunakan Narkoba
17 jam lalu
Polri bakal langsung memecat anggota kepolisian yang terbukti mengkonsumsi narkoba.
Baca SelengkapnyaSoal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
2 hari lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
2 hari lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
3 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
3 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
4 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya