TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat berencana menyerahkan berkas pendaftaran partai peserta pemilu legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhir Agustus mendatang. Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustofa mengatakan, partainya belum menyiapkan tanggal pasti penyerahan berkas tersebut ke KPU. Namun, dia memastikan kelengkapan berkas sudah siap. ”Kini tinggal tetapkan tanggal saja,” kata Saan saat dihubungi, Senin, 20 Agustus 2012.
Menurut Saan, tak ada alasan khusus Demokrat menyerahkan berkas persyaratan beberapa pekan setelah pendaftaran dibuka. Demokrat, dia melanjutkan, tak berniat menjadi seperti partai lain yang langsung menyerahkan berkas beberapa saat setelah pendaftaran dibuka. “Tidak ada pengaruhnya kapan berkas itu diserahkan,” katanya.
Komisioner KPU Ida Budhiarti mengatakan, sejak pendaftaran dibuka pada 10 Agustus lalu, sudah ada sembilan partai yang mendaftar. Di antaranya NasDem, Hanura, PDI-Perjuangan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai SRI, dan PKB. Rencananya, Kamis setelah Lebaran Partai Amanat Nasional akan datang menyerahkan berkas.
Partai Demokrat dan Partai Golkar, Ida mengatakan, belum memberitahu KPU tentang kepastian penyerahan berkas. “Belum ada informasi,” katanya. Adapun pendaftaran akan dibuka hingga 7 September mendatang.
Ketua KPU Husni Kamil mengatakan, anggaran untuk pendaftaran dan verifikasi partai peserta pemilu telah dicairkan dan diteruskan ke KPU daerah. "Kalau tidak bagaimana kami bekerja," ujar dia menegaskan.
ANANDA BADUDU
Berita Terpopuler:
Guru SD Unggah Foto Telanjang di Facebook
Ketua Komisi Yudisial: Kartini dan Heru Bandit
Spanduk di Kuburan, Panwaslu Akan Surati KPU
Soal Simulatur SIM, Polri Bantah Pecah
KPK Tahan Djoko Susilo Setelah Lebaran
10 Polisi Serang Markas TNI di Kaimana
Salat Ied di Shizuoka Diadakan Dua Kali
Perkumpulan Muslim Shizuoka Akan Bangun Masjid
Kisah Supir dan Satpam Yang Tak Bisa Lebaran
Dicampakkan Inter, Pazzini Tunggu Pilihan Terbaik
Berita terkait
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan
52 hari lalu
Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah
Baca SelengkapnyaPolitikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming
13 Februari 2024
Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.
Baca SelengkapnyaCara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya
18 Januari 2024
Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres
16 Oktober 2023
KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024
7 Agustus 2023
KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)
Baca SelengkapnyaKPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu
15 Mei 2023
Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka
11 Februari 2023
Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.
Baca SelengkapnyaDebus Omnibus
8 Januari 2023
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.
Baca SelengkapnyaKPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan
29 Desember 2022
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.
Baca SelengkapnyaWaswas Nilai Tukar Rupiah
14 Desember 2022
Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.
Baca Selengkapnya