TEMPO.CO, Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan penolakan atas rekomendasi Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM) soal kasus pelanggaran pembantaian 1965-1966. Akhir Juli lalu Komnas HAM merampungkan penyelidikan atas kasus itu dan menyatakan ada indikasi pelanggaran HAM berat dalam pembantaian ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI itu. Komnas HAM telah menyerahkan laporan ke Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti.
Rabu 15 Agustus 2012, Ketua Gerakan Pemuda Ansor, Nusron Wahid mengatakan PBNU mendorong upaya rekonsiliasi, tapi dia meminta pengakuan negara atas adanya kasus pembantaian tersebut tak perlu dikejar. “Tidak baik dan tidak konstruktif bagi kepentingan bangsa ke depan,” kata Nusron.
Nusron menilai upaya mengungkit sesuatu yang sudah terjadi berpotensi membangkitkan kembali permusuhan antar kelompok dan golongan. “Apa mau perang lagi?” katanya. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah perdamaian dan rekonsiliasi. Meski begitu, dia menolak jika rekonsiliasi didahului dengan pengakuan dan permintaan maaf resmi dari pemerintah atas tragedi 1965. “Waktu itu, banyak NU jadi korban, PKI jadi korban, masak mau diungkit lagi?” katanya.
Pelajaran terpenting dari tragedi 1965, kata Nusron, adalah kuatnya gesekan antar ideologi politik di masyarakat bisa berimbas negatif pada konflik di tingkat akar rumput. “Itu pelajaran yang kita petik, jadi ya sudahlah.”
ANANDA BADUDU
Berita Terpopuler:
Kasus Simulator SIM, Ada Upaya Selamatkan Djoko?
Arkeolog Ini Temukan Piramida via Google Earth
Nasib Penggalian Bunker di Bawah Kantor Jokowi
SBY Akhirnya Buka Suara Soal Century
Ketua KPK: Silakan Sadap Telepon Kami
Polri Sewa Seabreg Pengacara, KPK Cuek
Di Masjid Kalideres Fauzi Bowo Ingatkan Bang Kumis
Cincin Kawin Angelina Jolie Senilai Rp 7,4 Miliar
Hadapi KPK, Polisi Sewa Pengacara
Gisel Kesal Ditinggal Gading Martin
Berita terkait
Prabowo Tiba di Kantor PBNU, Karpet Merah Digelar
6 hari lalu
Prabowo disambut oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Baca SelengkapnyaMenteri hingga Panglima TNI Dijadwalkan Hadir di Halalbihalal PBNU
6 hari lalu
Halalbihalal PBNU juga akan dihadiri duta besar negara sahabat.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran Dijadwalkan Hadiri Halalbihalal PBNU Hari ini
6 hari lalu
Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato di acara tersebut.
Baca SelengkapnyaPMII Berdiri Sejak 1960, Ini Alasan dan Tugas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
17 hari lalu
Ini alasan berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII pada 1960.
Baca Selengkapnya'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari
22 hari lalu
Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.
Baca SelengkapnyaHilal Sudah Terlihat, Muhammadiyah Tetapkan Idulfitri 1445 H Rabu 10 April 2024
25 hari lalu
Keputusan berdasar pada Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang jadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
Baca SelengkapnyaLebaran Tanggal Berapa? Ini Jadwal Idul Fitri 2024 Versi Muhammadiyah dan NU
26 hari lalu
Idul Fitri jatuh tanggal berapa? Untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan jika Idul Fitri jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024. Lalu, NU kapan?
Baca SelengkapnyaPBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024
41 hari lalu
KPU menetapkan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024. Begini tanggapan PBNU dan PP Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam
43 hari lalu
PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024
Baca SelengkapnyaHubungan Kekerabatan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf
52 hari lalu
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bersaudara, keduanya putra K.H. Muhammad Cholil Bisri.
Baca Selengkapnya