Juru Bicara KPK, Johan Budi SP dalam konferensi Pers di Jakarta, Rabu (20/06). TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ambil pusing dengan langkah Kepolisian RI yang menyewa sejumlah pengacara kondang untuk menghadapi sengketa penyidikan kasus dugaan korupsi simulator alat uji SIM. "Kami tidak melakukan langkah apa pun menyikapi langkah Polri tersebut. Itu hak Polri menyewa atau tidak menyewa pengacara," kata juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Rabu, 15 Agustus 2012.
Kemarin, Kepolisian dikabarkan sibuk merekrut sejumlah pengacara untuk mendukung rencana mereka menyidik kasus simulator SIM. Tindakan polisi yang emoh menyerahkan kasus ini pada KPK dinilai mencurigakan sebab melanggar UU KPK. Beleid itu jelas-jelas menegaskan bahwa jika sebuah penyidikan telah ditangani KPK, lembaga penegak hukum lain harus mundur.
Sejumlah pengacara yang sudah direkruit polisi adalah Hotma Sitompoel, Juniver Girsang, Friedrich Yunandi, Tommy Sihotang, dan Brigadir Jenderal (Purnawirawan) RM Panggabean. Yang jadi masalah, sebagian dari mereka sudah menjadi kuasa hukum Inspektur Jenderal Djoko Susilo, tersangka kasus simulator SIM.
Johan mengatakan KPK tetap mengusut simulator SIM tersebut tampa mempedulikan sikap polisi yang merekrut para pengacara. KPK juga tidak berencana menyewa pengacara seperti langkah kepolisian tersebut. "Kami tidak ada rencana menyewa pengacara," kata Johan.
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
8 Mei 2021
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Djoko merupakan terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM.
