TEMPO Interaktif, Jakarta:Calon pasangan wakil presiden Partai Golkar Solahuddin Wahid diam-diam sudah membicarakan pembagian kewenangan dan kekuasaan dengan Wiranto selaku calon presiden dari partai berlambang pohon beringin tersebut. Minimal, Gus Solah--demikian dia akrab disapa--minta tiga kewenangan, masing-masing penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan keleluasaan pengawasan. "Bagi saya itu syarat utama dan sudah saya sampaikan dalam beberapa kali pertemuan dengan Pak Wiranto dalam dua pekan terakhir ini dan Pak Wiranto menyatakan tidak keberatan sama sekali," jelas Gus Solah saat dihubungi Tempo News Room, Sabtu (08/5). Untuk itu, ujar Gus Solah, dirinya paling tidak dilibatkan secara sungguh-sungguh saat menetapkan jaksa agung, kepala Polri, dan menteri kehakiman. Di luar itu menteri-menteri kunci lainnya, seperti di bidang ekonomi, agama, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat juga berharap ada pembicaraan dan kesepakatan kedua belah pihak. "Partai-partai (PKB dan Golkar) tentu saja dilibatkan," kata dia. Untuk semua jabatan itu, Gus Solah mematok kriteria berupa kejujuran, keberanian, dan pengetahuan yang cukup. Makanya, kata dia, soal track record calon menteri harus jelas dan nyata-nyata bersih. "Untuk jaksa agung misalnya, setidaknya harus ada 10 nominator yang nanti kita seleksi bersama-sama," ujarnya. Soal tenggat waktu Partai Golkar seperti disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Slamet Effendi Yusuf usai KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dipastikan tidak bisa menjadi calon presiden, Gus Solah tetap menyerahkan keputusan ke PKB. Baginya, tidak mungkin maju sebagai cawapres jika PKB tidak memberikan izin secara resmi. Gus Solah sendiri membaca arah PKB bakal memberikan persetujuan. Namun semua itu baru akan dipastikan dalam rapat Tim 9 PKB yang bakal digelar Minggu (9/5) di Langitan. "Jadi kita tunggu saja keputusannya besok," jelas Gus Solah. Ecep S. Yasa - Tempo News Room