Mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Romli Atmasasmita. TEMPO/Dinul Mubarok
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum dari Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita, menyarankan agar nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi. Alasannya, perjanjian tersebut dinilai melemahkan keberadaan UU Korupsi sendiri. Padahal, dasar keberadaan KPK adalah UU Korupsi itu.
"MoU yang ditandatangani tiga institusi penegak hukum itu bermasalah,” kata Romli kepada wartawan di halaman Gedung Divisi Hukum Mabes Polri, Senin, 6 Agustus 2012.
Masalahnya, kata Romli, sesuai UU Korupsi, KPK berwenang melakukan supervisi atas penanganan kasus-kasus korupsi di Kejaksaan dan Kepolisian. Kewenangan supervisi itu hilang dalam MoU yang ditandatangani oleh Ketua KPK Abraham Samad itu.
Menurut Romli, sebagai jalan tengah, dia menyarankan ada revisi terhadap MoU yang diselaraskan dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Sebenarnya, sih, KPK tidak perlu meneken MoU sejak awal,” kata Romli lagi.
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
8 Mei 2021
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Djoko merupakan terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM.
