TEMPO.CO , Jakarta: Purnawirawan polisi yang kini menjadi pengamat masalah kepolisian, Irjen (Purn) Sisno Adiwinoto, meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sisno mengingatkan bahwa lembaga antirasuah ini hanya bersifat sementara.
“KPK ini adhoc saja dan tugasnya membantu lembaga penegak hukum permanen yakni Kepolisian dan Kejaksaan,” kata mantan Kapolda Sulawesi Selatan ini, Sabtu 4 Agustus 2012. Sisno menilai tugas KPK selain asistensi polisi, juga semata-mata melakukan pencegahan korupsi.
Di banyak negara lain, kata Sisno, lembaga semacam KPK hanya dipertahankan selama dua periode kepemimpinan saja. “Selanjutnya, lembaga hukum permanen biasanya sudah bisa melakukan tugas pemberantasan korupsi sendiri,” katanya. Sekarang ini, menurut Sisno, polisi dan jaksa sudah bisa menangani tugas KPK. Kepemimpinan KPK sendiri sekarang sudah memasuki periode ketiga.
“Selain itu, perlu dipertimbangkan, biaya operasional KPK itu besar sekali, padahal kasus yang mereka tangani tidak lebih banyak dari polisi dan jaksa,” kata mantan Kabid Humas Mabes Polri ini. “Jadi memang KPK perlu dievaluasi,” katanya lagi.
Jika cara berpikir mantan polisi ini masih dianut para perwira aktif saat ini di Mabes Polri, tak heran jika sekarang KPK dan Bareskrim Polri bersitegang soal pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM.
Tersangka utama kasus ini adalah Irjen Polisi Djoko Susilo, mantan Gubernur Akademi Kepolisian. Meski menyangkut korupsi di tubuh institusinya sendiri, polisi bersikeras menanganinya. Kengototan polisi ini menimbulkan kecurigaan publik mengingat sesuai UU KPK, seharusnya kasus yang sudah ditangani KPK tidak bisa diganggu lembaga penegak hukum lain.
