TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelisik kasus dugaan korupsi alat simulator SIM di Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri.
Akhir pekan lalu, Komisi mengumumkan seorang tersangka polisi aktif berpangkat jenderal bintang dua sebagai tersangka. Senin kemarin, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri di Jalan M.T. Haryono.
Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri ternyata masih menyelidiki kasus yang sama di institusinya itu. Apa hasil penyelidikan polisi?
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anang Iskandar mengatakan, Badan Reserse sudah lama menelisik kasus tersebut. "Memang belum ada tersangka,” kata Anang ketika ditemui di kantornya, Selasa, 31 Juli 2012.
Mantan Kapolda Jambi ini menyatakan Polri dan KPK memiliki niat dan usaha yang sama untuk mengungkap kasus korupsi dalam perkara ini. Hal ini, menurut dia, yang harus dikoordinasikan agar penanganan lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
“Bila KPK menyerahkan ke Bareskrim, kami siap. Tetapi, kalau KPK mau menyelidiki, kami akan dukung,” kata dia.
Ia menyatakan, hingga saat ini, belum ada kesepakatan dari koordinasi yang dilakukan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman dengan Ketua KPK Abraham Samad.
Anang mengklaim perbedaan tahap penanganan kasus antara KPK dan Bareskrim disebabkan perbedaan kecepatan dan cara.
Hingga saat ini, Polri masih memeriksa saksi dan belum menetapkan tersangka. Jumlah saksi yang telah diperiksa polisi sebanyak 33 orang. Sedangkan KPK sudah masuk tahap penyidikan.
“Kendalanya tidak ada. Tidak ada pihak yang menghalangi penyelidikan Bareskrim,” kata Anang. Ia menyatakan Bareskrim Polri sanggup dan pasti akan mengungkap kasus korupsi pengadaan simulator SIM tersebut.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita teropuler lainnya:
Diterpa Isu SARA, Jokowi-Ahok Tetap Populer
Jenderal Polisi Bintang Dua jadi Tersangka?
Calon Wali Kota Terbaik Dunia, Jokowi Banjir Dukungan
10 Fantasi Seksual Perempuan
Gubernur Akpol Jadi Tersangka, Kapolri-KPK Rapat Khusus
Simsalabim Simulator SIM III
Simsalabim Simulator SIM I
Sesepuh Golkar Sentil Ical
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
2 jam lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
4 jam lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
16 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
1 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
2 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya