TEMPO.CO, Padang - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, Sumatera Barat, menjatuhkan vonis empat tahun terhadap bekas Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Edison Saleubaja, Senin, 30 Juli 2012. Dia terlibat dalam kasus korupsi dana Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) di Dinas Kehutanan Mentawai.
Mejelis hakim yang diketuai Jon Effredi juga menjatuhkan vonis denda Rp 50 juta atau subsider lima bulan penjara kurungan serta uang pengganti Rp 66 juta.
Menanggapi putusan itu, Edison mengatakan, pembagian dana PSDH sudah ada sejak dulu. "Kenapa bupati sebelumnya tidak dihukum juga," ujarnya.
Menurut Edison, pihaknya belum memastikan sikap dan meminta waktu untuk melakukan upaya banding atau menerima putusan. "Masih pikir-pikir," ujarnya sambil meninggalkan kerumunan.
Edison terbukti bersalah karena merugikan negara sebesar Rp 1,5 miliar atau 10 persen dari total total anggaran Dana Provisi Sumber Daya Hutan Dinas Kehutanan Mentawai yang mencapai Rp 15 miliar. Upah pungut ini dilakukan pada 2003 hingga 2004.
Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa selama enam tahun penjara. Namun, dalam putusan hakim, Edison hanya dikenakan empat tahun penjara.
ANDRI EL FARUQI
Berita Terpopuler:
Polisi Akhirnya Berani Stop FPI
Disudutkan @cinta8168 di Twitter, Ini Jawaban Ahok
Baru Tiga Hari Buka, Warung Dahlan Iskan Tutup
Analis Politik: Isu SARA Jadi Bumerang Foke-Nara
Lima Keanehan Operasi Polisi ke Ogan Ilir
Berapa Harga Emas Olimpiade?
ICW Akan Adukan Hakim Pembebas Misbakhun
Polisi Didesak Segera Periksa Oesman Sapta
Andi Arief Minta Misbakhun Berkata Jujur
Pasangan Selingkuh Kristen Stewart Diampuni Istri
Berita terkait
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
16 Desember 2022
Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani
Baca SelengkapnyaTerlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti
7 November 2017
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.
Baca SelengkapnyaKasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim
21 Juni 2016
Penyidik mengkonfirmasi sistem pelaporan anggaran kasus UPS kepada Ahok.
Baca SelengkapnyaKorupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan
9 Juni 2016
Polisi tak mendapat sinyal keterlibatan Ahok dan Lulung dalam kasus ini.
Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi
15 Maret 2016
Lulung menganggap kasus UPS sudah selesai.
Baca SelengkapnyaAlex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan
11 Maret 2016
Pelaku akan tertekan, begitu juga keluarga, hingga nanti pelaku dan semua turunannya menjadi stres.
Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara
3 Maret 2016
Alex juga dituntut membayar denda pidana Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.
Baca SelengkapnyaBareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI
3 Maret 2016
Selain melihat berkas, polisi juga membuka data mantan Ketua DPRD terdahulu
Baca SelengkapnyaKasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI
3 Maret 2016
Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini untuk menindaklanjuti kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).
Baca SelengkapnyaRuang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim
3 Maret 2016
Penyidik masih mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).
Baca Selengkapnya