Presdir PT Toyota Astra Motor (TAM) Johnny Darmawan (kanan) dan VP Presdir Hideuyuki Abe berfoto di depan mobil Toyota Land Cruiser 200 yang baru diluncurkan di Jakarta, Selasa (17/4). ANTARA/Audy Alwi.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor, Johnny Darmawan Danusasmita, mengatakan dia hanya dicecar pertanyaan seputar pembelian mobil Toyota ke perusahaannya. Namun Johnny enggan membeberkan identitas pembeli mobil tersebut maupun peruntukannya.
"Saya diklarifikasi soal ada pembelian mobil yang tidak langsung melalui kami," kata Johnny seusai diperiksa penyidik di gedung KPK, Rabu, 25 Juli 2012.
Dia pun menampik pembelian satu unit mobil itu terkait dengan kasus korupsi mantan Wali Kota Cilegon, Tubagus Aat Syafaat. "Anda sudah tahulah untuk siapa (mobil itu)," ujarnya.
Johnny juga enggan memberitahukan merek mobil itu. "Tanya sama KPK saja," katanya singkat.
KPK memeriksa Johnny sebagai saksi dalam kasus korupsi mantan Wali Kota Cilegon selama dua jam. Dia dicecar beberapa pertanyaan. "Pertanyaan hanya dua atau tiga pertanyaan. Selebihnya itu masalah pribadi saya, nama, alamat, dan segala macam."
Komisi antikorupsi menduga Aat telah menerima suap dan menyalahgunakan kewenangan dalam proyek pembangunan dermaga Pelabuhan Kubangsari di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, pada 2005-2010 lalu. Dalam kasus itu, KPK menduga kerugian negara mencapai Rp 11 miliar. KPK menetapkan Aat sebagai tersangka pada 23 April 2012.
Pada 15 Mei lalu, KPK bersama Tim Selam Independen Ahli Konstruksi Bawah Laut ITB mengecek konstruksi fisik pembangunan dermaga Pelabuhan Kubangsari tersebut. Koordinator Tim Selam, Ananta, mengatakan dari hasil penyelaman pihaknya menemukan berbagai kejanggalan soal pembuatan catodict protection (pelindung korosi) dan semen selimut beton pada pembangunan trestle (tiang pancang) Dermaga Pelabuhan Kubangsari.
“Dari 170 tiang yang sudah diklaim dan dibayar PT KS saat proses tukar guling, setelah kami cek, hanya ada beberapa buah saja," kata Ananta. Menurut dia, dermaga Kubangsari sesuai detail engineering desain (DED) memiliki lebar 50 meter dengan sandaran kapal sepanjang 310 meter dan luas 310 meter. Dermaga dibangun di kedalaman laut antara 12 sampai 15 meter untuk kapal berbobot maksimal 30 ribu dwt.
Kasus ini bermula ketika pemerintah Cilegon dan PT Krakatau Steel meneken nota kesepahaman terkait tukar guling lahan pembangunan pabrik Krakatau Posco dan dermaga Kota Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon menyerahkan tanah seluas 65 hektare di Kelurahan Kubangsari tersebut kepada PT Krakatau Steel. Sebagai gantinya, Krakatau menyerahkan tanah seluas 45 hektare yang terletak di Kelurahan Warnasari kepada Pemkot. Krakatau juga memberikan kompensasi Rp 98 miliar. Krakatau juga mendapat keringanan retribusi sebesar 10 persen selama lima tahun.
Johnny mengaku tidak mengetahui kasus tersebut. Dia pun membantah dirinya ada sangkut pautnya dengan korupsi Aat itu.
