TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie angkat bicara soal 'sentilan' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai dugaan kongkalikong sejumlah menteri dalam penyusunan dan penggunaan anggaran.
Menurut Marzuki, prasangka yang ditujukan kepada para menteri itu tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan fungsi DPR yang membahas anggaran bersama pemerintah. Dia menilai korupsi yang terjadi di kalangan anggota Dewan muncul dari kerja sama anggota DPR dengan eksekutif.
"Anggota DPR tidak mungkin korupsi kalau tidak kerja sama dengan eksekutif," ujar Marzuki seusai menghadiri pelantikan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Mahkamah Agung, Jumat, 20 Juli 2012. Pasalnya, lanjut dia, yang berwenang menentukan nilai tender proyek adalah pemerintah.
Marzuki menambahkan, pernyataan Presiden tentang kongkalikong ini tidak berdasarkan fakta dokumen, melainkan sudah lazim terjadi. Nah, supaya DPR bebas dari korupsi, Marzuki menyarankan agar jajaran kementerian dilarang memberi imbalan apa pun kepada anggota Dewan. "Jangan beri satu rupiah pun," kata Marzuki.
Ia mempersilakan Presiden menindaklanjuti temuannya kepada Kejaksaan Agung. "Kalau memang sudah punya bukti, silakan saja dilaporkan. Kita kan tidak tahu sudah seperti apa temuan itu," dia menambahkan.
Dia sendiri menyebutkan para pelaku korupsi harus diganjar dengan hukuman maksimal. "Korupsi ini kan sudah mengancam bangsa, tentu para hakim harus berani memberikan hukuman maksimal pada pelakunya. Jangan diberi ampun," ujar Marzuki.
SUBKHAN
Berita terpopuler lainnya:
Di-bully @triomacan2000, Dahlan Pamitan
Ruhut: Sudahlah, Anas Mundur Saja
Dahlan Iskan ''Ngambek'' Ngetwit Sebulan
Transjakarta Ideal Versi Ahok
Karyawan ''Nakal'' Ini Sengaja Sebarkan Hepatitis C
Foke: Rakyat Akan Dukung Saya di Putaran Kedua
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
9 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
10 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
11 jam lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
2 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
3 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
3 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
3 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
4 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya