TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai, meluncurkan dua buku yang mengupas strategi pembangunan kewilayahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua buku berjudul “Pembangunan Untuk Semua” dan “Mengelola Sebuah Perubahan” diluncurkan dengan sebuah diskusi di Jakarta, Kamis 19 Juli 2012.
"Dalam buku ini, saya mencoba memotret jejak-jejak langkah yang diupayakan, direncanakan dan dipikirkan oleh Presiden SBY sejak perumusan sampai implementasi kebijakan," kata Velix. Melalui bukunya, doktor lulusan Australia ini mengajak pembaca melihat berbagai segi pengelolaan dan perubahan kebijakan pembangunan di era yang sedang berubah.
Menurut Velix, Presiden SBY sangat serius dalam menekankan pendekatan kewilayahan dalam kerangka pembangunan nasional. Keseriusan tersebut, lanjut Velix, tampak dari penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Buku Velix berusaha menggambarkan konteks perubahan perencanaan nasional, latar belakang kebijakan nasional, dan kebijakan nasional periode 2010-2014. Selain itu, buku ini juga menggambarkan sasaran pembangunan, prioritas nasional, dan kerangka ekonomi makro di lima tahun periode kedua pemerintahan SBY.
"Saya berharap buku ini bisa memberikan semangat, bahwa membangun bangsa di situasi yang terus berubah, memang tidaklah mudah," ujar Velix. Menurut dia, semua elemen masyarakat punya tanggungjawab dalam pembangunan. "Kita semua pekerjaan rumah," katanya.
Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
29 April 2023
Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.
Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
31 Oktober 2022
Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.
