TEMPO.CO, Balikpapan - Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, kini mendapat julukan sebagai kota dengan biaya termahal di Indonesia. Pasalnya, rata-rata pendatang mengeluhkan tinggi dan mahalnya harga barang di kota yang dikenal dengan sebutan kota minyak tersebut.
“Kita dijuluki kota dengan biaya hidup tinggi. Kalau dapat tamu dari mana-mana itu, kesannya itu, di samping karena kondisi kotanya yang kondusif dan tenang, tapi justru di dalamnya ada keluhan harga barang yang mahal,” kata Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Tutuk S.H. Cahyono, Senin, 16 Juli 2012.
Meski biaya hidup mahal, kata Tutuk, sebagai pintu gerbang Kaltim, pendapatan di Kota Balikpapan memang cukup tinggi, namun daya beli juga tinggi. Persoalan lain yang menyebabkan harga barang tinggi adalah infrastruktur yang kurang memadai. Apalagi, kata Tutuk, sekitar 90 persen barang di Kota Balikpapan berasal dari luar daerah, seperti dari Jawa Timur dan Sulawesi. Karena infrastruktur yang tidak memadai itu menyebabkan distribusi barang terhambat di pelabuhan.
“Cuma memang yang jadi masalah ketika distribusi barang atau produksi barang dan jasanya itu tidak lancar atau kurang ke Balikpapan. Itu yang sangat menjadi persoalan di Balikpapan, sehingga barang menjadi mahal,” kata Tutuk, yang juga salah satu pimpinan Bank Indonesia cabang Balikpapan itu.
Dia mencontohkan, infrastruktur yang menjadi persoalan adalah pelabuhan, bandara, dan jalan. Pelabuhan Semayang kapasitasnya tidak seimbang dengan jumlah barang yang datang. Akibatnya, distribusi barang menjadi terhambat dan membuat harga mahal, sementara permintaan tinggi.
“Infrastruktur kita memang kurang memadai, pelabuhan kita di sini memang kecil sehingga barang ngadat terus, luasnya cuma kecil, karena mungkin hanya bisa dua kapal yang bisa sandar di pelabuhan. Termasuk bandara juga terlambat kita antisipasi. Itulah contoh yang paling nyata dan konkret,” katanya.
Ia menambahkan, kalau daya belinya tinggi, pendapatannya tinggi, barang diminta banyak yang kualitasnya bagus, tetapi tidak bisa dipenuhi, maka menyebabkan inflasi menjadi relatif tinggi. Itu yang menyebabkan biaya hidup tinggi. “Misalnya, kalau satu kotak nasi pecel ini, di Jawa bisa dapat dua atau tiga kotak,” ujarnya.
SG WIBISONO
Berita terkait
Mengenal Apa itu inflasi, Jenis, dan Dampaknya
17 Oktober 2023
Inflasi adalah istilah yang merujuk pada kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan. Berikut dampak yang ditimbulkan karena inflasi.
Baca SelengkapnyaInflasi Mei 2023 4,00 Persen, BPS Catat Biaya Transportasi Penyumbang Terbesar
5 Juni 2023
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Mei 2023 mencapai 4,00 persen (year-on-year/yoy) pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan
1 Oktober 2022
Berita terpopuler ekonomi dan bisnis Jumat kemarin, dimulai dari tingginya inflasi telah menjadi musuh bersama di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaPrediksi Inflasi September 1,45 Persen, Indef: Penyebabnya Harga BBM, Pangan dan Angkot Naik
30 September 2022
Indef memperkirakan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen pada September 2022 mencapai 1,45 persen secara bulanan (month to month/mtm).
Baca SelengkapnyaThe Fed Naikkan Suku Bunga, IHSG Sesi Pertama Ditutup Menguat
16 Juni 2022
IHSG melambung tinggi di sesi pertama perdagangan hari ini di level 7.120,6.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Indonesia Masih Bisa Jaga dan Kendalikan Inflasi
10 Juni 2022
Jokowi menyebut Indonesia masih dapat mengendalikan inflasi
Baca SelengkapnyaRedam Lonjakan Inflasi, Berapa Angka Ideal Kenaikan Suku Bunga Bank Indonesia?
22 Mei 2022
Bank Indonesia atau BI harus meredam lonjakan inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan.
Baca SelengkapnyaKemenko Perekonomian Ungkap Kebijakan Redam Dampak Badai Inflasi Global
12 Mei 2022
Iskandar Simorangkir mengatakan pemerintah telah berancang-ancang mencegah dampak badai inflasi.
Baca SelengkapnyaSaran Ekonom agar Inflasi Indonesia Mencapai Target Bank Indonesia
4 Februari 2022
Nauli Desdiani mengimbau pemerintah agar menaikkan stimulus fiskal dalam rangka mencapai target inflasi.
Baca SelengkapnyaMendagri : 21 Kabupaten Belum Bentuk Tim Pengendali Inflasi
22 Januari 2018
21 kabupaten dan kota belum membentuk Tim Pemantauan dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Baca Selengkapnya