TEMPO.CO, Jakarta -Tunjangan guru honorer dari dana hibah Kota Bandung akan mulai cair besok, Jumat, 13 Juli 2012. Menurut Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung Yanyan Erdiyan, dana tunjangan daerah itu belum bisa diterima serempak oleh seluruh guru honorer. “Karena masih ada masalah pendataan,“ katanya kepada Tempo, Kamis, 12 Juli 2012.
Pendataan guru honorer itu dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bandung di setiap kecamatan. Dari catatan data FKGH, jumlah guru honorer yang berhak menerima tunjangan itu sebanyak 17.204 orang. ”Itu terdiri dari guru TK, SD hingga SMA serta madrasah sederajat,” kata Yanyan.
Dari pendataan ulang PGRI, total guru honorer yang tercatat sebanyak15.780 orang. Selisih data itu, kata Yanyan, karena guru honorer di Sekolah Luar Biasa dan yang bernaung di bawah Kementerian Agama belum dimasukkan PGRI.
Selain itu, pendataan PGRI masih memasukkan petugas honorer di bagian Tata Usaha sekolah serta penjaga sekolah. ”Masih ada yang terdaftar bukan sebagai guru,” ujarnya.
Dana hibah Rp 50,6 miliar untuk guru honorer itu dikelola oleh PGRI, termasuk pendataan ulang calon penerimanya. Alasannya, kata Yanyan, Forum Komunikasi Guru Honorer belum layak mengelola dana karena belum punya akta notaris.
Yanyan menjelaskan, mulai besok dana tunjangan diperkirakan baru masuk ke rekening sekitar 5.000 guru honorer lewat rekening Bank Jabar Banten. Besarannya separuh dari total dana hibah Rp 2.925.000 per guru dipotong pajak PPN 5 persen. "Sesuai aturan, sisanya akan dibayar bertahap per 3 bulan," ujarnya.
Ketua PGRI Kota Bandung Kustiwa Benoputra mengakui masih ada ketidakakuratan data itu. Patokan jumlah guru penerima sesuai kesepakatan berjumlah 17.204 orang. ”Saya kira jumlahnya tidak akan lebih dari itu,” katanya.
Syarat guru honorer penerima tunjangan adalah memiliki Nomor Unit Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. Mereka yang belum punya, bisa menggunakan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
Uang tunjangan itu terakhir diterima guru honorer di Kota Bandung 4 tahun lalu, saat musim pemilihan kepala daerah. Alokasinya setahun Rp 25 ribu per bulan untuk setiap guru honorer di sekolah swasta, dan Rp 75 ribu bagi guru honorer di sekolah negeri.
