TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Luar Negeri merasa tidak senang atas langkah-langkah yang telah dilakukan duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia Ralph L. Boyce terhadap kasus Amir Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir. Ini sudah diluar kewajaran dan bahkan dapat diinterpretasikan sebagai intervensi, tegas juru bicara Deplu Marty Natalegawa kepada para wartawan di kantornya Jumat (16/4) siang. Dia menganggap langkah-langkah yang dilakukan Boyce tersebut bersifat kontraproduktif dan bertujuan mempolitisir proses hukum. Selama ini pemerintah AS campur tangan terhadap kasus Ba'asyir. Bahkan Boyce secara terang-terangan meminta bantuan kepada Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar dan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk membantu, agar Ba'asyir dapat terus ditahan. Marty heran dengan manuver yang dilakukan diplomat AS itu. Padahal, kata dia, pemerintah Indonesia sebagai negara demokratis sangat menghormati kemandirian dari proses yudikatif dan tidak bisa mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Dia menambahkan, saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan untuk memanggil Boyce guna meminta klarifikasi atas manuver yang telah direncanakan. Namun jadual pemanggilan tersebut belum diputuskan. Dia juga mengaku hingga saat ini pemerintah AS tidak pernah mengajukan permintaan untuk membawa Ba'asyir ke camp tahanan Guantanamo, Kuba. Isu mengenai rencana AS ini disampaikan Ketua Ihwanul Muslimin Indonesia Habib Husen Al Habsyi saat menjenguk Ba'ayir di rumah tahanan Salemba dua hari yang lalu. Menurutnya, rencana AS tersebut diperolehnya dari orang dalam Mabes Polri. Ba'asyir sendiri rencana akan dibebaskan pada 30 April mendatang. Faisal Assegaf - Tempo News Room