TEMPO.CO, Kupang - Kisruh pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur semakin memanas pasca keputusan eksekusi keputusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
Ribuan orang yang menamakan diri Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) Timor Tengah Utara, hari ini, Selasa, 10 Juli 2012, kembali menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat menuntut agar Dewan menggelar siding paripurna menonaktifkan bupati dan wakil bupati terpilih, Raymundus Fernandez dan Aloysius Kobes.
Massa Garda ini menuntut janji DPRD untuk melakukan konsolidasi untuk menggelar paripurna istimewa terkait putusan MA yang memenangkan bakal pasangan calon Bupati Fredi Meol yang digugurkan KPU setempat. "Kami kembali menuntut agar DPRD gelar paripurna nonaktifkan Bupati," kata Koordinator Garda, Gusti Tulasik, yang dihubungi Tempo.
Aparat Kepolisian Resor Timor Tengah Utara melakukan penjagaan ketat. Menurut Wakapolres Timor Tengah Utara, Komisaris Julian Perdana, menyatakan situasi keamanan di TTU masih kondusi meski ribuan orang turun berunjuk rasa. "Kondisi masih aman dan terkendali," katanya saat dihubungi.
Sampai berita ini dikirim, ribuan massa masih bertahan di Kantor DPRD setempat. Mereka mengancam menduduki kantor itu hingga DPRD menggelar sidang paripurna istimewa.
YOHANES SEO
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya