TEMPO Interaktif, Jakarta: Industri perbankan diminta turut berperan aktif menekan kejahatan illegal logging. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Longgena Ginting, hal ini dapat dilakukan dengan bersikap selektif dalam menyalurkan kredit. "Perbankan melakukan uji tuntas dari lembaga independen yang memperhatikan atau mensyaratkan amdal yang ketat dalam menentukan kredit dan pembiayaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/4). Longgena menjelaskan, sejauh ini upaya yang dilakukan untuk melacak illegal logging dan kejahatan kehutanan melalui pengecekan kayu seperti log tracking audit dan certification. Cara konvensional ini, bila ditunjang dengan menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang, akan semakin efektif. Terlebih bila industri perbankan dapat mendukung secara penuh.Biasanya, kata dia, pelaku illegal logging memakai industri perbankan sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana yang diperolehnya. Hal ini dilakukan mulai dari cukong kayu sampai kepada perusahaan industri kehutanan skala besar, seperti industri pulp, plywood, sawmill. Selain itu pelaku tindak pidana ini juga mendapatkan kucuran kredit dari bank. "Untuk itu peran perbankan begitu strategis untuk membantu kurangi kejahatan tindak pidana kehutanan," tambah Longgena. Di sisi lain, ujar Longgena, para pelaku illegal logging sering melakukan kejahatan perbankan dengan melakukan mark up untuk biaya investasi. Serta kejahatan kehutanan lainnya, seperti penyeleundupan kayu antarwilayah dan negara. Mawar Kusuma - Tempo News Room
Berita terkait
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat
23 Januari 2024
Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMengenal Jagawana, Petugas yang Selalu Siaga Saat Musim Kebakaran Gunung
28 September 2023
Jagawana dikenal sebagai penjaga hutan yang siap siaga termasuk saat terjadi kebakaran gunung.
Baca SelengkapnyaMengenal Guardian, Kecerdasan Buatan Pendeteksi Penebangan Liar dengan Suara
23 Desember 2021
Teknologi kecerdasan buatan ini akan memilah berbagai jenis suara, seperti suara kendaraan, suara penebangan, dan suara tembakan.
Baca SelengkapnyaTargetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi
30 Oktober 2017
Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.
Baca SelengkapnyaKLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha
23 Agustus 2017
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.
Baca SelengkapnyaWalhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...
16 Agustus 2017
WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek
2 Agustus 2017
Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaMenteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan
9 Juli 2017
Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.
Baca SelengkapnyaMenebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi
26 Maret 2017
Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.
Baca SelengkapnyaPemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti
25 Maret 2017
Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.
