TEMPO.CO, Bandung - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama yang diduga melibatkan politikus DPR.
"Saya prihatin, apalagi yang dikorupsi pengadaan kitab suci, Al-Quran. Ya bertambah-tambahlah dosanya," kata Marzuki di Bandung, Rabu, 4 Juli 2012.
Saat ditanya tentang anggota dewan Komisi Agama DPR, Zulkarnaen Djabar yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, Marzuki mengatakan statusnya akan mengacu sesuai ketentuan yang berlaku di dewan.
Menurut dia, Zulkarnaen terancam diberhentikan sementara saat status hukumnya sudah menjadi terdakwa. "Itu sudah disebutkan dalam Undang-Undang tentang DPR," ujarnya.
Dalam status diberhentikan sementara, maka semua haknya sebagai anggota DPR di stop.
"Namun apabila nanti sudah ada keputusan berkekuatan hukum tetap atau incraht, maka ia diberhentikan tetap," jelas Marzuki.
Sementara jika dalam proses hukum anggota dewan itu dinyatakan bebas, maka semua haknya akan ditunaikan.
AHMAD FIKRI
Berita lain:
Fokus Korupsi Pengadaan Quran
Audit BPK terhadap Kementerian Agama Dipertanyakan
Pembagian Al-Quran Inisiatif Kementerian Agama
KPK Bidik Mobil Mewah Anas
Mobil Anas Sudah Berpindah Tangan
Puluhan Karyawan Trans TV Ditawari PHK?
Berita terkait
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
18 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
1 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
3 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
6 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya