Marzuki Alie: Al-Quran Dikorupsi, Dosanya Dobel

Reporter

Editor

Rabu, 4 Juli 2012 18:27 WIB

Ketua DPR Marzuki Alie, saat menjawab pertanyaan wartawan seusai sholat Jumat, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 8-6, 2012. Marzuki Alie menduga ada aktor di balik terus memanasnya kondisi Papua terkait peristiwa penembakan misterius hingga menewaskan warga Papua. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Bandung - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama yang diduga melibatkan politikus DPR.

"Saya prihatin, apalagi yang dikorupsi pengadaan kitab suci, Al-Quran. Ya bertambah-tambahlah dosanya," kata Marzuki di Bandung, Rabu, 4 Juli 2012.

Saat ditanya tentang anggota dewan Komisi Agama DPR, Zulkarnaen Djabar yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, Marzuki mengatakan statusnya akan mengacu sesuai ketentuan yang berlaku di dewan.

Menurut dia, Zulkarnaen terancam diberhentikan sementara saat status hukumnya sudah menjadi terdakwa. "Itu sudah disebutkan dalam Undang-Undang tentang DPR," ujarnya.

Dalam status diberhentikan sementara, maka semua haknya sebagai anggota DPR di stop.

"Namun apabila nanti sudah ada keputusan berkekuatan hukum tetap atau incraht, maka ia diberhentikan tetap," jelas Marzuki.

Sementara jika dalam proses hukum anggota dewan itu dinyatakan bebas, maka semua haknya akan ditunaikan.

AHMAD FIKRI

Berita lain:

Fokus Korupsi Pengadaan Quran

Audit BPK terhadap Kementerian Agama Dipertanyakan

Pembagian Al-Quran Inisiatif Kementerian Agama

KPK Bidik Mobil Mewah Anas

Mobil Anas Sudah Berpindah Tangan

Puluhan Karyawan Trans TV Ditawari PHK?

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

18 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

6 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya