Tanah kosong di belakang gedung KPK yang rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan gedung baru KPK, Jakarta, Kamis (28/06). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia mendapat saran untuk membangun gedung dan sistem tidak hanya di Jakarta. Alasannya, kantor KPK yang terletak di Ibu Kota kurang potensial dalam menangani kasus-kasus korupsi yang tersebar di 33 provinsi di Tanah Air.
"KPK harus mulai membangun di wilayah lain di Indonesia," kata mantan komisioner KPK Hong Kong, Bertrand de Speville, dalam kuliah umum di Program Pasca Sarjana Universitas Paramadina, Rabu, 4 Juli 2012.
Pembangunan di wilayah lain, kata Bertrand, mungkin saja sulit jika hanya melihat waktu yang singkat. "Tapi tetap harus dimulai, hari ini. Sehingga beberapa tahun ke depan dampaknya sudah terasa," ujarnya.
Selain itu, jumlah sumber daya manusia di KPK juga masih belum memadai. "Dengan 700 karyawan untuk mengawasi sekitar 5,4 juta pegawai negeri dan 400 ribu polisi adalah angka yang tidak sebanding," ujarnya.
Menanggapi keadaan ini, mantan wakil pemimpin KPK, Erry Riyana, menjawab dengan sedikit berkelakar. "Bukan hanya masalah sumber daya manusianya, gedung untuk menampungnya saja tidak memadai," kata Erry yang pernah menjabat selama periode 2003-2007.
