Suasana bahan bangunan di kawasan proyek Pusat Pendidikan, Pengembangan, dan Sekolah Olah Raga Nasional, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5). TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Tender proyek pusat olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat, ada kemungkinan bakal diulang. Kemungkinan itu diwacanakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Reni Marlinawati. Proyek bernilai Rp 1,2 triliun yang terindikasi dikorupsi ini terpaksa ditutup. “Ditutup semua dan dimulai dari awal,” kata Reni setelah rapat di DPR Selasa 3 Juli 2012.
Anggota Komisi Pendidikan dan Olahraga DPR tersebut menjelaskan, penutupan merupakan satu di antara dua pilihan yang diajukan. Pilihan lainnya adalah tetap menahan anggaran yang tersisa sampai ada keputusan dicairkan. “Ada anggaran sebesar Rp 570 miliar yang saat ini dibintangi,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Pilihan tersebut didasarkan pada dua hal. Pertama, kata dia, pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa proses pengurusan pembangunan proyek Hambalang berpotensi dikorupsi. Kedua, pernyataan dari Badan Pemeriksa Keuangan atas proses pembangunan proyek.
“Ada statement dari BPK, walaupun itu statement non-formal, bahwa terjadi penyelewengan dan penyimpangan,” kata Reni sembari menambahkan bahwa komisinya berencana memanggil sejumlah pihak yang terkait dengan anggaran tersebut.
\"Kami akan mengundang Dirjen Cipta Karya serta bagian perencana, pelaksana, dan pengawas bangunan Hambalang ini,\" Reni berujar. \"Kami ingin memperoleh informasi secara komprehensif, baru nanti kami ambil sikap.”
Dua bangunan di proyek Hambalang, yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya dan Wijaya Karya, runtuh beberapa waktu lalu. Penyebabnya, tanah pada area bangunan ambles. Kondisi gedung yang runtuh untuk sementara distop perbaikannya, menunggu kajian kelayakan lahan.
Adapun dugaan korupsi proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga ini tengah diusut KPK. Sejumlah tokoh, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan istrinya, Athiyyah Laila, diperiksa sebagai saksi. Menurut Reni, anggaran sebesar Rp 570 miliar lebih baik dibintangi (tidak dicairkan) dulu, menunggu proses hukumnya selesai. “Uang itu bisa saja dikembalikan kepada negara,” katanya.
