DPR Persoalkan Anggaran Hibah Hercules

Reporter

Editor

Minggu, 1 Juli 2012 21:12 WIB

Pesawat Hercules

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq mempersoalkan anggaran hibah pesawat Hercules bekas dari Australia. Soalnya, anggaran itu tidak teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012. "Paling mungkin dimasukkan ke APBN 2013 atau relokasi anggaran," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera kepada Tempo, Ahad, 1 Juli 2012.

Mahfudz menjelaskan, anggaran hibah untuk Hercules sebetulnya sempat dicadangkan dalam APBN Perubahan 2011 dengan biaya sekitar Rp 450 miliar. "Kemudian ada kendala teknis yang mengakibatkan rencana itu tidak terealisasi pada 2011," kata Mahfudz, tanpa menjelaskan kendala teknis yang ia maksud. “Tapi secara prinsip kami setuju.”

Pemerintah Australia berniat menghibahkan 4 unit pesawat Hercules bekas kepada Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman akan dilakukan di Darwin, Australia, hari ini. Dalam penandatanganan nota, pemerintah akan diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya TNI Eris Herryanto.

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian, Hartind Asrin, empat pesawat angkut tersebut rencananya akan diperbaiki dulu di Negeri Kanguru sebelum diterbangkan ke Tanah Air. Sebenarnya, rencana pemerintah Australia memberikan Hercules ini bermula sejak tahun lalu. "Lalu kami cek dan cek lagi, kemudian baru oke pada awal 2012," ujarnya.

Keterangan Hartind sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro awal Januari tahun ini. Ia mengatakan Indonesia sepakat menerima hibah empat pesawat hercules seri C-130H dari Australia. Perjanjian kedua belah pihak telah dirintis dalam pertemuan bilateral kedua negara saat Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Bali, November, tahun lalu.

Hartind menjelaskan, Kementerian pun telah berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat ihwal rencana hibah itu. Sedangkan untuk dana perbaikan, pemerintah harus merogoh kocek sendiri. Namun, ia enggan merinci besaran dana yang dibutuhkan. "Perbaikan saja, enggak mahal kok. Nanti kami beritahukan biayanya selesai penandatanganan MoU," ujar dia.

Jika proses hibah tersebut berjalan mulus, Indonesia bakal memiliki setidaknya selusin unit Hercules siap pakai. Sebanyak delapan unit di antaranya adalah Hercules tipe C-130 yang sebelumnya dimiliki Indonesia.


PRIHANDOKO

Berita terkait

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

3 jam lalu

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

Hal yang krusial dari revisi UU MK ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

9 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

1 hari lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

1 hari lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

1 hari lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

1 hari lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

1 hari lalu

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkap soal KIP Kuliah jalur aspirasi yang diduga digunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

2 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

2 hari lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya