Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ketiga kiri di atas mobil) selaku inspektur upacara memeriksa barisan peserta upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-66 di lapangan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/7). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Kusuma Sundari, berharap ulang tahun Polri ke-66 jadi momentum untuk menegakkan hak asasi manusia dan melindungi minoritas. “Polri harus semakin profesional menjaga demokrasi dan HAM rakyat,” ujarnya di Jakarta, Minggu, 1 Juli 2012.
Selama ini, perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas timbul sebagai ekses lemahnya kepemimpinan kepala kepolisian wilayah. Seharusnya, kata Eva, sikap dan kebijakan kepolisian wilayah menjadi syarat pemberian promosi ataupun demosi.
Tantangan Polri adalah memastikan kelompok minoritas mendapat kesetaraan perlakuan di depan hukum. Polri juga disarankan tidak sekadar mencegah bentrok fisik atau malah menghilangkan hak kaum minoritas, namun ikut berperan memastikan konstitusi ditaati.
“Kewajiban Polri mendukung kepala daerah tidak boleh mengalahkan kewajiban Polri menaati konstitusi,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. “Kepemimpinan Kapolri jadi faktor terpenting di sini.”
Minggu hari ini, 1 Juli 2012, Polri merayakan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-66 di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok. Hadir dalam acara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono beserta istrinya, Herawati, serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
