Sejumlah aktivis dan jurnalis menunjukkan batu bata sebagai simbol kepedulian Untuk pembangunan Gedung Baru KPK di Daeng Anas, Makassar, Jumat (29/6). Dukungan ini disampaikan dalam bentuk aksi "Sejuta Batu Bata untukPembangunan Gedung KPK, hal ini merupakan simbol kritikan terhadap kinerja DPR RI yang seolah tidak menyetujui rencana pembangunan gedung KPK dalampembahasan-pembahasannya. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Makassar - Warga Makassar yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari profesional, hukum, akademisi, dan mahasiswa, sepakat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun gedung. Pernyataan ini dibuat menyusul sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dinilai menghambat pencairan anggaran pembangunan gedung baru KPK.
Aksi bertajuk "Batu Bata untuk Pembangunan Gedung KPK" itu dilakukan di Warung Kopi Anas, Makassar, Jumat, 29 Juni 2012 serta ditandai dengan penumpukan empat buah batu bata.
Bahkan gerakan itu siap mengerahkan semua kekuatan untuk membangun gedung di Kota Makassar. “Jika tidak mampu membangun kantor KPK di Jakarta, lebih bagus dibangun di Makassar,” kata koordinator Gerakan Rakyat Peduli KPK, Anwar Lasappa.
Gerakan mendukung KPK ini berlangsung di seluruh Indonesia. Jika di daerah lain, masyarakat mengumpulkan uang logam dengan tajuk “koin untuk KPK”, masyarakat Sulawesi Selatan justru memberikan dukungan dengan pengumpulan batu bata.
Menurut Anwar, bagi masyarakat yang ingin menyumbangkan batu bata, dipersilakan datang ke posko di Jalan Cemara Blok C/2 Makassar. Target awal adalah satu juta batu bata. Bahan bangunan ini akan dikirim ke Jakarta dalam sebuah kontainer dengan kapal laut.
“Kami memilih menyumbangkan batu bata karena batu bata adalah salah satu material yang dibutuhkan untuk membangun gedung,” kata relawan Bahtiar Maddutuang. Gerakan ini hanya menerima sumbangan batu bata. Bagi warga yang memiliki uang, sebaiknya membeli batu bata lalu menyerahkannya ke posko KPK.
Menurut Bahtiar, usulan membangun gedung KPK di Makassar adalah alternatif terburuk jika tidak bisa dibangun di Jakarta. “Upaya ini akan kami lakukan jika DPR tidak mau mengeluarkan anggaran untuk KPK,” kata dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makasar ini.
