Petugas dari ICW (Indonesia Corruption Watch) sedang menghitung uang yang terkumpul dari Kotak "Koin Untuk KPK" yang tersedia di kantor ICW, Jakarta, Rabu (27/06). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan gedung baru dengan desain yang khusus. "Rancangan gedung barunya kan disesuaikan dengan operasional KPK," ujar anggota Komisi Hukum dari Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, Kamis, 28 Juni 2012.
Untuk itu, sulit mencari gedung lama milik negara yang sesuai dengan operasional KPK. "Tentunya kantor KPK harus didukung oleh teknologi tertentu yang tidak ada di gedung-gedung lama yang sudah ada," dia menuturkan.
Anggota Komisi Hukum dari Gerindra, Martin Hutabarat, justru menyatakan tak ada lagi gedung yang tersedia bagi KPK. "Saya sudah bertemu Dirjen Perbendaharaan Negara yang menyatakan kalau tak ada lagi gedung yang tersedia bagi KPK," katanya.
Martin justru menyayangkan adanya standar ganda yang ditetapkan oleh DPR. "Masak iya Wisma Atlet dan Hambalang saja bisa lolos, sedangkan gedung baru KPK tidak bisa dikabulkan," dia menuturkan.
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, justru menilai KPK justru lebih banyak mengeluh. "Kenapa sedikit-sedikit mengeluh kepada rakyat?" ujarnya.
Dia juga menyayangkan kinerja KPK yang cenderung tak sesuai dengan target. "Harus ada perjanjian baru dengan KPK untuk menuntaskan tanggung jawabnya tahun ini. Harus dilakukan seiring dengan pencabutan blokir anggaran gedung baru itu," kata dia.
Jika terwujud, kantor baru KPK nantinya akan terletak di atas lahan seluas 8.924 meter persegi di Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Gedung itu akan menampung sekitar 1.394 pegawai.
Rencana meminta sumbangan kepada masyarakat untuk pembangunan gedung baru KPK memang dicetuskan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto. KPK sendiri mengaku tak menyangka ide ini direspons secara antusias oleh masyarakat.
