Jimly: Koin Gedung KPK Tamparan Keras bagi DPR  

Reporter

Editor

Kamis, 28 Juni 2012 15:16 WIB

Dua aktifis menghitung koin usai melakukan aksi galang koin, untuk pembangunan gedung KPK, di Jalan Diponegoro, Pamekasan, Jatim, (28/6). Penggalangan koin tersebut sebagai ungkapan keprihatinan mereka terhadap kondisi gedung KPK. ANTARA/Saiful Bahri

TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Ashiddiqie, menilai pengumpulan koin dari masyarakat untuk disumbangkan pembangunan gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan tamparan bagi DPR dan pemerintah. Pengumpulan koin itu merupakan kepedulian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pejabat eksekutif ataupun legislatif harus juga peduli," kata Jimly saat berada di Yogyakarta, Kamis 28 Juni 2012.

Uang koin yang dikumpulkan oleh rakyat itu, kata dia, juga tidak akan mencukupi untuk pembangunan gedung yang mencapai Rp 160-an miliar. Lagi pula KPK juga tidak bisa serta-merta menerima uang itu. Sebab itu juga disebut korupsi karena KPK adalah lembaga negera.

Uang yang memang dikumpulkan dari masyarakat itu sah-sah saja. Namun uang itu jika sudah diserahkan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ia melanjutkan, pembangunan gedung itu seharusnya tidak menjadi isu politik. Apalagi isu itu digiring menjadi konflik antara KPK dan Komisi III DPR. Memang secara obyektif KPK perlu gedung yang memadai.

Sebenarnya, banyak lembaga negara yang membutuhkan gedung. Seperti Badan Pengawas Pemilu dan instansi lain. Tetapi di sisi lain banyak pula lembaga yang banyak mempunyai gedung. Namun penggunaannya tidak produktif.

Jimly mencontohkan aset-aset gedung yang dikelola Kementerian Keuangan, yang banyak jumlahnya, tapi tidak optimal dalam pemanfaatannya.

"Seharusnya ada koordinasi antar-instansi untuk membahas ini. Kementerian Keuangan harus turun tangan. Jangan lihat soal gedung ini secara sektoral," kata dia.

Ia menyarankan semua pihak harus mendukung dan mempunyai komitmen dalam permasalahan rencara pembangunan gedung KPK tersebut. Di sisi lain KPK juga tidak diperbolehkan mengkoordinasi pengumpulan uang dari masyarakat untuk kebutuhan pembanginan gedung itu.

MUH SYAIFULLAH



Berita terkait
PPP Ngotot Minta KPK Cari Gedung Lain
PKS: Masih Banyak Fakir Miskin yang Perlu Disawer
Politikus Senayan Sebut KPK Provokatif
KPK Boleh Terima Sumbangan Masyarakat
Warga Malang Sumbang Koin untuk KPK

Berita terkait

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

5 jam lalu

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

6 jam lalu

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

8 jam lalu

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

11 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

1 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya