PKS: Masih Banyak Fakir Miskin yang Perlu Disawer  

Reporter

Editor

Kamis, 28 Juni 2012 11:37 WIB

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menjawab pertanyaan wartawan di halaman Pusdai, Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/1). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menyatakan partainya tak akan ikut melakukan aksi saweran bagi pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia beralasan masih banyak kaum miskin yang lebih membutuhkan bantuan dibanding KPK. "Masih banyak orang miskin yang harus kami sawer," ujarnya kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Kamis 28 Juni 2012.

Aksi saweran untuk pembangunan gedung KPK merebak dalam pekan ini. Aksi ini dipicu oleh keputusan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat yang menolak anggaran pembangunan gedung KPK. Padahal komisi antirasuah ini sudah meminta anggaran gedung sejak 2008.

Berbagai alasan disampaikan Komisi Hukum terkait dengan keputusan mereka ini. Di antaranya, karena KPK dianggap hanya lembaga ad hoc. Selain itu, komisi juga memandang pembangunan gedung KPK tak mendesak karena masih bisa menggunakan gedung pemerintahan lainnya.

Luthfi enggan mengomentari lebih jauh soal polemik gedung KPK ini. Menurut dia, PKS menyerahkan sepenuhnya keputusan pembangunan gedung ini kepada anggota fraksinya di Komisi Hukum. "Itu urusan Komisi III, kami serahkan sepenuhnya kepada mereka," kata dia.

FEBRIYAN

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

13 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

14 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya