Pengendara motor membeli bensin eceran di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kehabisan Stok di Jalan Veteran Selatan Makassar, Rabu (13/6). Belasan stasiun SPBU di Makassar sejak dua hari terakhir kehabisan BBM bersubsidi jenis premium karena tidak menerima pasokan dari Pertamina setempat. TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu mengaku kesulitan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi di daerah ini dalam waktu dekat. Penyebabnya, ada beberapa kabupaten yang belum memiliki SPBU yang dilengkapi dengan pompa Pertamax.
"Seperti Kabupaten Lebong dan Kaur, hingga saat ini belum tersedia Pertamax. Dikhawatirkan penerapan BBM bersubsidi akan terhambat di wilayah tersebut," kata pelaksana tugas Gubernur Junaidi Hamzah, Rabu 27 Juni 2012.
Ia menyebutkan, di Kabupeten Kaur itu hanya terdapat satu SPBU. Dengan situasi seperti itu, kata dia, maka kebijakan Pertamina yang akan memisahkan SPBU yang menyediakan BBM jenis solar subsidi dan nonsubsidi akan sulit terealisasi.
Ia berharap Pertamina ikut memberi solusi mengatasi masalah ini. Sebab, aturan penggunaan BBM nonsubsidi untuk kendaraan dinas serta kendaraan industri akan diberlakukan mulai 1 September 2012.
Bagian penjualan Depo Pertamina Bengkulu Misbach Buchori mengatakan, dari 34 stasiun pengisian bahan bakar umum di Provinsi Bengkulu, 14 diantaranya tidak menjual Pertamax karena keterbatasan fasilitas. "Bahkan di Kabupaten Lebong dan Kaur sama sekali tidak tersedia bahan bakar Pertamax," katanya.
Menurut dia, salah satu solusi yang bisa dipakai hingga dioperasikannya SPBU dengan BBM non-subsidi, khusus wilayah Lebong dan Kaur akan dilayani mobil Pertamina yang secara bergerak menyediakan BBM non-subsidi.
Namun ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus terus meningkatkan pengawasan dalam menerapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tersebut karena Pertaminan hanya bertanggung jawab pada penyaluran.
