TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan pengurus DPP Partai Demokrat mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pagi ini, Rabu, 27 Juni 2012 untuk memberi dukungan moral kepada ketua umumnya, Anas Urbaningrum.
Ketua Divisi Komunikasi Publik Andi Nurpati datang lebih awal. Kemudian menyusul Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Saan Mustofa, Ketua DPP Demokrat I Gede Pasek, dan beberapa orang kader. Berikutnya datang Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Deni Kailimang dan Patra M. Zen. Ada juga belasan orang dari Barisan Muda Demokrat.
"Kedatangan pengurus DPP Partai Demokrat di KPK ini adalah dalam rangka memberikan support kepada Anas karena beliau akan menghargai proses hukum di KPK," kata Nurpati.
KPK memeriksa Anas dalam penyelidikan proyek pembangunan pusat olahraga di Bukit Hambalang, Bogor Jawa Barat. Dalam proyek berbiaya Rp 1,2 triliun ini, nama Anas disebut-sebut terlibat. Mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkapkan peran Anas sejak perencanaan proyek Hambalang pada akhir 2009 sampai penentuan pemenang tender proyek, yakni PT Adhi Karya-PT Wijaya Karya.
Jejak Anas juga tercium dari perusahaan subkontrak proyek Hambalang. Istri Anas, Athiyyah Laila, diketahui memiliki saham di PT Dutasari Citralaras, peusahaan yang ditunjuk sebagai salah satu dari 17 subkontraktor proyek. Perusahaan itu ditunjuk untuk mengerjakan bidang mekanikal dan elektrikal dengan anggaran mencapai Rp 300 miliar. Athiyyah pun telah diperiksa KPK.
Anas kepada wartawan berujar akan menjelaskan kepada KPK semua yang diketahuinya. "Agar tidak menimbulkan syak wasangka," kata Anas. Dia juga mengatakan menghargai pemanggilan dari KPK tersebut.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita terkait
Butet: Terbukti pun, Anas Tak Bakal Digantung
KPK Berharap Anas Datang
Demokrat Minta KPK Tuntaskan Kasus Hambalang
Abraham Samad: Anas Harus Kooperatif
Anas Mungkin Tak Akan Datang ke KPK
Berita terkait
Sidang Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, Jaksa KPK Hadirkan Delapan Pejabat Kementan Sebagai Saksi
1 jam lalu
Semua saksi yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini adalah bawahan Syahrul Yasin Limpo semasa jadi Menteri Pertanian.
Baca SelengkapnyaRahmady Effendy Akui Dibebastugaskan dari Jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Usai Dilaporkan ke KPK
2 jam lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membenarkan dirinya saat ini telah dibebastugaskan dari jabatannya lantaran sedang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Baca SelengkapnyaRangkaian Kasus TPPU yang Menjerat Abdul Ghani Kasuba Eks Gubernur Maluku Utara
2 jam lalu
KPK kembali menetapkan eks Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU dengan nilai mencapai Rp 100 miliar.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK
14 jam lalu
Direktorat Jenderal Bea Cukai telah membebatugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy sejak 9 Mei 2024
Baca SelengkapnyaSebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK
1 hari lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK atas tuduhan tidak benar saat melaporkan harta kekayaannya
Baca Selengkapnya5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia
1 hari lalu
Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya
Baca SelengkapnyaBentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya
2 hari lalu
Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaKepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah
2 hari lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK, diduga ada kaitan dengan duaan penggelapan uang rekan bisnisnya
Baca SelengkapnyaKepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK
2 hari lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy menyatakan istrinya telah melaporkan Wijanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan TPPU.
Baca SelengkapnyaPembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi
2 hari lalu
Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya