TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Andi Mallarangeng berharap Komisi Pemberantasan Korupsi segera menuntaskan penyelidikan kasus korupsi pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang, Bogor. Dia berharap pemeriksaan terhadap Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum bisa menjernihkan partainya dari sorotan korupsi.
"Kami berharap semua bisa selesai, bisa tuntas diusut," kata Andi di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 26 Juni 2012.
Dia menambahkan, Anas tidak perlu diminta mundur dari jabatannya di partai. "Kan, ada prosesnya. Proses hukum biarlah berjalan."
Andi mengatakan partainya tidak akan melindungi siapa pun kader yang terbukti terlibat dalam kasus hukum. "Kalau yang melakukan penyimpangan, ya, tentunya harus bertanggung jawab." Namun partai juga tidak akan mendahului proses hukum dalam menetapkan seorang kader bersalah atau tidak.
Menurut dia, proses hukum terhadap beberapa kasus korupsi yang menyeret sejumlah elite partai, termasuk dia dan Anas, tidak akan mempengaruhi kinerja partai. Seluruh kader partai tetap harus bekerja menyukseskan partai dan program pemerintah.
Andi berharap penuntasan penyelidikan beberapa kasus korupsi termasuk Hambalang bisa mengembalikan suara partai. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, dukungan untuk Demokrat terus menurun.
Pada Pemilu 2009, Demokrat tampil sebagai pemenang pemilu dengan perolehan 21 persen suara. Namun survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan suara Demokrat hanya di angka 11 persen. Menurut survei, 70 persen penyebab penurunan suara partai adalah banyaknya kasus hukum yang menyeret elite partai.
IRA GUSLINA SUFA
Berita Terkait:
Butet: Terbukti pun, Anas Tak Bakal Digantung
KPK Berharap Anas Datang
Demokrat Minta KPK Tuntaskan Kasus Hambalang
Abraham Samad: Anas Harus Kooperatif
Anas Mungkin Tak Akan Datang ke KPK
5 Peluru untuk ''Menembak'' Anas di Proyek Hambalang
KPK Berfokus pada Pengadaan Proyek Hambalang
Berita terkait
Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi
7 jam lalu
Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu
7 jam lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara atas dugaan tidak lapor LHKPN dengan benar.
Baca SelengkapnyaIM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK
10 jam lalu
Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel
1 hari lalu
Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli
1 hari lalu
Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK
1 hari lalu
Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK
Baca SelengkapnyaPengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar
1 hari lalu
Syahrul Yasin Limpo mengatakan seluruh pernyataan saksi yang menuding dirinya tidak benar.
Baca SelengkapnyaJaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan
1 hari lalu
Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU
2 hari lalu
Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang
Baca SelengkapnyaBusyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis
2 hari lalu
Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah
Baca Selengkapnya