TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah, Jumat (2/4) tengah malam, memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif. Pemberlakuan Perpu ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo di gedung Sekretariat Negara.Perpu Nomor 2 tahun 2004 ini mengubah dua ketentuan yang ada dalam UU Pemilu Legislatif. Pertama, mengubah ketentuan pasal 45 ayat 3 pada UU nomor 12/2003 yang mengatur kapan surat suara dan kelengkapan Pemilu harus sudah diterima oleh PPS dan PPLN. Dalam UU Nomor 12 tentang Pemilu Legislatif ditetapkan bahwa surat suara dan kelengkapan pemilu harus sudah diterima selambat-lambatnya 10 hari sebelum hari pemungutan suara. "Di dalam Perpu, ketentuan penerimaan surat suara dan kelengkapan Pemilu selambat-lambatnya satu hari sebelum pemungutan suara," kata Kesowo.Kedua, Perpu ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu lanjutan. Dalam UU Nomor 12, Pemilu lanjutan hanya dimungkinkan jika disebabkan hal-hal tertentu seperti terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam. Sementara dalam Perpu ketentuan itu diubah, yakni selain ketiga hal itu, Pemilu lanjutan dimungkinkan jika surat suara dan kelengkapan Pemilu belum diterima PPS dan PPLN secara lengkap.Disamping mengeluarkan Perpu, Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 tahun 2004 tentang penetapan hari pemungutan suara Pemilu legislatif, yakni 5 April sebagai hari yang diliburkan."Dan untuk berjaga-jaga, kalau betul ada Pemilu lanjutan yang dilaksanakan walaupun hanya di beberapa daerah, misalnya tanggal 6 atau tanggal 7 April, hari itu tetap diliburkan hanya di daerah di mana Pemilu lanjutan dilaksanakan," kata Kesowo.Kesowo menjelaskan, keluarnya Perpu maupun Kepres ini merupakan kelanjutan dari rapat konsultasi antara Presiden dan DPR untuk mendengarkan pemaparan Ketua Komisi pemilihan Umum (KPU) mengenai kesiapan Pemilu. Rapat konsultasi ini berlangsung dua kali, yaitu 30 Maret dan 2 April."Perpu ini ditetapkan Presiden atas permintaan Ketua KPU yang mengajukan kepada Presiden dalam suratnya bernomor 591/15/III/2004 tanggal 30 Maret 2004, tapi baru diterima Presiden (Jumat 2/4) sore tadi," jelas Kesowo.Kesowo meminta agar langkah pemerintah untuk mengeluarkan Perpu ini jangan diistilahkan keliru, yakni sebagai suatu keadaan "darurat". "Apabila hal ini tidak cepat diberikan pengaturannya, dikhawatirkan pada tahapan-tahapan tertentu, pemilu tidak dapat diselesaikan pada saatnya," ujar Kesowo. Dimas Adityo - Tempo News Room