TEMPO.CO, Quito -- Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan peringatan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat luar negeri tentang peringkat Indonesia sebagai negara gagal perlu ditelaah secara cermat dan objektif sehingga semua pihak, termasuk pejabat negara, tidak mudah menyatakan Indonesia negara gagal.
Dalam keterangannya pada wartawan di dalam pesawat saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Ekuador menuju Indonesia, Senin 25 Juni 2012, Dipo Alam mengatakan pandangan objektif itu dapat dilakukan dengan melihat sejumlah kenyataan bahwa ada perbaikan ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan juga peningkatan peran Indonesia dalam kancah politik internasional.
"Masalah-masalah inilah saya ingin katakan bahwa memang ada kekurangan, tapi kalau kita mengonfirmasi fail state oleh pejabat negara, saya sangat sesalkanlah. Tapi ini memang hak mereka, ini demokrasi. Tapi saya menggunakan hak demokrasi saya juga saya menyangkal kalau ini disebut fail state. Ada yang telah kita capai maju bahwa nilai itu tidak A+ memang kita akui bahwa mungkin tahapannya B jauh lebih bagus," katanya.
Dipo mengungkapkan saat ini Indonesia jauh lebih maju. "Masalah kemiskinan berkurang, juga dengan IMF langsung bayar utang. Kita memberhentikan IGGI, bahkan belakangan IMF meminta meminjam ke kita yang sekarang sudah dijelaskan oleh presiden," kata Dipo Alam.
Ia juga menyesalkan adanya anggota DPR yang menilai dan mengkonfirmasi bahwa Indonesia memang saat ini menuju ke klasifikasi negara gagal.
"Presiden juga menjelaskan kita tidak menyangkal (ada kekurangan dalam pembangunan-red). Ada yang masih kurang, tapi kalau ada orang yang merasa bangga atas pengukuran oleh LSM asing ini saya menganggap dua hal. Bahkan ada anggota DPR juga yang mengakui kalau Indonesia adalah fail state. Ada beberapa anggota DPR saya dengar mengonfirmasikan fail state," katanya.
Seskab menilai bila ada pihak yang senang dan membesar-besarkan pandangan mengenai negara gagal, tapi tidak memberikan solusi yang konstruktif dan nyata, hal itu sama saja dengan tidak berpihak pada kemajuan Indonesia.
Ia mengatakan memang ada beberapa kelemahan dalam upaya pembangunan, tapi hal yang penting dilakukan adalah memperbaiki kelemahan tersebut secara bersama-sama.
Dipo mengatakan selama kunjungan Prresiden ke KTT G-20 dan juga KTT Pembangunan Berkelanjutan di Rio De Jenairo sejumlah tokoh penting datang bertemu Presiden Yudhoyono antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Sekjen PBB Ban Ki-moon, menunjukkan bahwa Indonesia dianggap strategis dan penting dalam hubungan internasional.
WDA | ANT
Berita terkait
Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru di Afghanistan, Siapa Saja?
2 September 2021
Taliban sedang bersiap mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Siapa saja yang akan menjadi pejabat?
Baca SelengkapnyaWagub Uu Ajak ICMI Bangun Jabar
30 November 2019
Prioritas pembangunan Pemprov Jabar saat ini adalah mengurangi kesenjangan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaIngin Selamat dari Perang Dunia III? Pindahlah ke Negara Ini
11 Oktober 2017
Konflik Amerika Serikat dan Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir ini memicu kekhawatiran terjadinya Perang Dunia III.
Baca SelengkapnyaDin Syamsuddin Sebut Konsep Khilafah Digaungkan HTI Salah Kaprah
23 Agustus 2017
Sebab, kata Din Syamsuddin, Indonesia telah menjalankan konsep khilafah dengan mengamalkan nilai-nilai keislaman.
Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK Bakal Kena Sanksi
24 Mei 2017
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengelolaan anggaran kementerian atau lembaga pemerintahan dari BPK harus baik di tahun depan.
Baca Selengkapnya2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Publik Merasa Puas 64,4 Persen
22 Maret 2017
Lembaga Indo Barometer merilis hasil survei menyangkut evaluasi publik terhadap 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, tingkat kepuasan publik 64,4 persen.
Baca SelengkapnyaAgus Pambagio: Komunikasi Pemerintah ke Publik Masih Buruk
2 Februari 2017
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengungkapkan masih belum berjalannya komunikasi publik yang baik dari pemerintah Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Pimpinan MPR Bahas UU MD3 Hingga Haluan Negara
24 Januari 2017
Jokowi dan Pimpinan MPR menggelar rapat konsultasi yang membahas UU MD3, Haluan Negara, 2 peringatan hari besar, dan Lembaga Pemantapan Pancasila.
Baca SelengkapnyaRayakan Dua Tahun Jokowi-Kalla, Fadli Zon Bikin Puisi
22 Oktober 2016
Fadli Zon mengatakan ini puisi dua tahun Jokowi-JK ini spontan dibuat di ponselnya.
Baca SelengkapnyaWiranto Panggil Sejumlah Menteri ke Kantornya, untuk Apa?
13 September 2016
Yang hadir dalam rapat koordinasi itu adalah anggota Tim Crisis Center pemerintah RI. Anggota tim yang belum tampak adalah Kepala BIN Budi Gunawan.
Baca Selengkapnya