TEMPO Interaktif, Jakarta:Dua orang terdakwa kasus makar Republik Maluku Selatan, Alexander Manuputty dan Semuel Waileruny, Selasa (7/1) siang, berencana datang ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Di sana, mereka akan minta tanggung jawab pemerintah soal biaya hidup selama masa persidangan belum berakhir. Selama masa tahanan kan negara yang menanggung. Sekarang (masa tahanan) sudah selesai. Kalau tidak ada bantuan keuangan, kami akan kembali ke Ambon sambil menjalani persidangan, kata Alexander, saat dihubungi Tempo News Room, Selasa (7/1). Seperti diketahui, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Alexander dan Semuel didakwa melakukan makar dengan berencana mendirikan Republik Maluku Selatan. Dalam persidangan ini, masa tahanan keduanya berakhir pada 27 Desember 2002. Dan, hingga keluarnya keputusan majelis hakim nanti, selama ini keduanya tinggal di sebuah penginapan di Jakarta Pusat. Menurut Louis Rissakota, Ketua Front Kedaulatan Maluku, pelaksanaan sidang di Jakarta merupakan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas biaya hidup keduanya selama menjalani persidangan. Pemerintah harus urus semuanya. Kalau tidak, mereka bisa jadi gembel di Jakarta, kata Louis. Menurut dia, dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra nanti, mereka akan meminta dana sebesar Rp200 juta. Uang itu akan dimanfaatkan untuk biaya hidup selama masa persidangan dua bulan ke depan. Saat ditanya, apakah jumlah ini cukup memadai, Manuputty menjawab,Ya, kita realistislah. Kalau jumlah idealnya kan, Anda tahu sendirilah, kata dia, sambil tertawa. Alexander juga mengatakan siap membicarakan jumlah uang yang diminta jika pemerintah merasa jumlah itu terlalu besar. Gampang! Yang penting ada perhatian dari pemerintah, kata dia. (Budi Riza--Tempo News Room)