Puluhan Warga Terluka Menuntut Bupati Kampar Turun

Reporter

Editor

Selasa, 23 Maret 2004 14:12 WIB

TEMPO Interaktif, Pekanbaru:Ratusan buruh, mahasiswa, pegawai negeri sipil (PNS), dan massa lainnya berunjuk rasa di Gedung Mahligai Bungsu, Bangkinang, Kampar, Riau, Selasa (23/3), meminta Bupati Kampar Jefri Noer turun dari jabatannya. Dalam unjuk rasa itu diperkirakan sekitar 30 orang mengalami luka-luka, di mana enam orang di antaranya dilaporkan terkena tembakan peluru karet. Awal bentrokan terjadi ketika aparat kepolisian membubarkan sekitar 300-an massa, dengan alasan unjuk rasa itu tidak mempunyai izin dari kepolisian. Sementara, massa tidak mau keluar dari halaman Gedung Mahligai Bungsu tersebut. Aparat langsung mengeluarkan gas air mata setelah terjadi aksi pelemparan benda-benda keras, seperti batu ke arah polisi, yang dilakukan oleh massa yang sampai sekarang belum diketahui siapa. Karena tidak juga bubar, polisi melakukan tembakan ke udara dan diduga beberapa orang terkena tembakan peluru karet tersebut. Unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan itu sampai sekarang sudah mereda, tapi masyarakat masih terlihat berkelompok dan aparat kepolisian juga masih berjaga-jaga. Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat, Azhar, meminta Mendagri segera memecat Jefri Noer dan ikut bertangung jawab atas insiden yang menimbulkan warga sipil luka. Sementara Kapolres Abdul Hasim Gani, ketika hubungi Tempo News Room untuk dimintai konfirmasinya belum bisa dihubungi. Evalisa Siregar - Tempo News Room

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

11 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

14 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

51 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

57 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya