TEMPO Interaktif, Jakarta: MATARAM - Aksi solidaritas kasus pelanggaran HAM di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur kian meluas. Puluhan mahasiswa di Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar aksi solidaritas di markas Polda NTB, Jumat (19/3) siang. Mahasiswa yang tergabung dalam Liga MahasiswaNasional untuk demokrasi (LMND) ini, mengecam terbunuhnya lima orang - empat di antaranyapetani- akibat diterjang timah panas. Para pendemo yangmendapat pengawalan ketat polisi ini, juga membagikanribuan lembaran pernyataan sikap, yang di antaranyaberisi, menggugat aparat pelaku penembak lima orangtewas, menuntut penyerahan tanah adat ke petani danmendesak Komnas HAM untuk membentuk KPP HAM Manggarai."Kejadian ini sudah biadab. Mereka petani yangmenuntut haknya justru diterjang timah panas," tegasSinta, salah satu pendemo.Pendemo yang datang dari sejumlah perguruan tinggi diMataram, seperti STAIN Mataram, Universitas Mataram,IKIP dan sejumlah perguruan tinggi swasta di kota,datang sekitar pukul 09.00 Wita. Begitu datang merekalangsung menuju pintu masuk markas Polda NTB. Tapisebelum masuk, puluhan aparat keamanan lengkap dengansenjatanya langsung menghadang dan menitup gerbangpintu.Akhirnya para mahasiswa itu hanya melakukan orasi didepan gerbang Polda NTB. Padahal beberapa orang diantaranya hendak bertemu dengan Kepala Polda NTB, tapipolisi menolak. Alasannya, kasus Manggarai, tempat kejadian perkaranya di Polda NTT. ""Kasusnya sudah jelas dan ditangani Polda NTT. Kalau hanya demo saja silahkan," ujar seorang perwira yang ikut mengamankan aksi tersebut.Dari lembaran pernyataan sikap yang dibagi-bagikanmahasiswa disebutkan, kasus berdarah itu muncul karena sengketa tanah antara petani dan pemerintah Manggarai. Disebutkan, bahwa sejarah tanah di Ruteng, Manggarai, dan kini menjadi sengketa antara petani dan pihak Kabupaten Ruteng, berawal dari tanah adat yang dulu diambil oleh Pemerintah Belanda.Di masa orde lama, tanah ini dijadikan hutan denganperjanjian adanya tapal batas. Namun dimasa orde barutapal batas ini dilanggar dengan alasan untukdijadikan hutan reboisasi oleh pemerintah daerah.Kenyataanya ditanami sendiri oleh pemerintah daerahsendiri dengan tanaman produktif seperti jati danmahoni. Hingga saat ini, tanah adat itu menjadi sengketaantara petani dan pemerintah daerah setempat. Dalamperkembangan terakhir, petani melakukan reclaimingtanah hingga mencapoai 11,2 hektare dari ribuanhectare tanah adat yang menjadi persengketaanterhitung Januari hingga Maret. Atas reclaiming tanah, aparat melakukan intimidasi meski kemudian berhasil diusir oleh para petani. Lalu pada tanggal 9 Maret lalu, ada enam orang petani ditangkap dan dibawa ke Polres Manggarai. Atas penangkapan itu para petani melakukan solidaritas dan mendatangi kantor Polres.Mereka menuntut untuk dibebaskan. Dari sanalah kasus kekerasan mencuat. Sedikitnya lima orang tewas terkena tembakan peluru. Sujatmiko - Tempo News Room