TEMPO Interaktif, Banda Aceh: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan kesediaannya untuk mengganti semua biaya fasilitas negara yang dipergunakan Wakil Presiden Hamzah Haz selama berkampanye sebagai Ketua Umum PPP, asal memang dipersyaratkan UU. "Tentu kita akan taat, apabila UU memang meminta seperti itu," kata Ketua Umum PPP Hamzah Haz kepada wartawan di kantor PPP wilayah Aceh, Selasa (16/3). Menurut Hamzah, berdasarkan UU Protokoler Kepresidenan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2004 tentang kampanye Pemilihan Umum oleh pejabat negara, Presiden dan Wakil Presiden berhak mendapatkan fasilitas pengamanan, kesehatan dan protokoler. Dia menjelaskan, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye selama ini semata-mata berdasarkan pertimbangan pengamanan yang melekat pada jabatannya. "Presiden dan Wakil Presiden sebagai pribadi dan status jabatannya itu tidak bisa dipisahkan," katanya. Soal penggunaan helikopter TNI Angkatan Udara saat berkampanye di Sumedang, Jawa Barat beberapa hari lalu, Hamzah mengatakan, sebenarnya Presiden dan dirinya menghendaki penggunaan fasilitas pribadi yang pembiayaannya ditanggung partai selama berkampanye. Namun karena UU mensyaratkan standar protokoler, maka pihaknya harus tunduk. "Penggunaan fasilitas negaranya pun juga sangat terbatas," katanya. Wakil Presiden dan rombongan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Banda Aceh dengan menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 Pelita Air. Di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh selain pejabat PPP wilayah Aceh, turut menyambut Penguasa Darurat Militer Aceh, Mayor Jenderal TNI Endang Suwarya dan Kepala Polda Aceh, Irjen Polisi Bachrumsyah. Sepanjang perjalanan rombongan Hamzah dikawal ketat oleh pasukan Brimob dan Polisi bersenjata lengkap. Sapto Pradityo Tempo News Room