TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua majelis hakim dalam persidangan gugatan pencemaran nama baik terhadap Majalah Berita Mingguan (MBM) TEMPO di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat secara mendadak diganti. Semula persidangan gugatan pengusaha Tomy Winata itu dipimpin Andriani Nurdin, namun mulai Senin (15/3) ,digantikan dengan Suripto. Hakim Suripto sebelumnya, menjadi hakim anggota I. Dia mengatakan ditunjuk oleh ketua PN Jakarta Pusat untuk menggantikan Andriani Nurdin yang akan dimutasikan ke PN Bogor. Selain itu, Ridwan Mansyur juga ditetapkan untuk menggantikan posisi Suripto semula. Menanggapi pergantian pimpinan sidang ini, pengacara TEMPO Trimoeldja D. Soerjadi mengatakan, hal ini tidak lazim dilakukan saat persidangan sudah berjalan sekian lama. "Selama menjadi pengacara dalam waktu 35 tahun, baru kali ini saya mengalami hal ini," katanya usai persidangan. Menurutnya, seharusnya mutasi ketua majelis hakim itu bisa ditangguhkan hingga perkara selesai. Jika tidak ditangguhkan, persidangan harus dimulai dari awal lagi dengan adanya penambahan hakim anggota baru. "Ini kan merepotkan semua pihak," katanya.Ketua PN Jakarta Pusat sendiri tidak bisa diminta keterangannya mengenai perpindahan itu, karena sedang tidak berada ditempat. Menurut ajudannya, sejak Jumat pekan lalu I Made Karna -Ketua PN Jakarta Pusat itu- berada di Australia untuk urusan dinas. Mutasi Andriani Nurdin menjadi ketua PN Bogor, kata Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Roekhaeni, dilakukan berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman dan HAM bernomor M.244.KP.04.10-Th 2004 pada 23 Januari 2004. Ia pun telah dilantik pada Rabu pekan lalu. Selain menangani perkara TEMPO, Andriani Nurdin juga memegang kasus lain, seperti pelanggaran HAM Ad Hoc Tanjung Priok dan kasus gugatan terhadap Komnas HAM dalam masalah penggusuran warga Jakarta.Padahal, menurut Andriani Nurdin, mutasi dan pelantikan dirinya menjadi Ketua PN Bogor dirasa terlalu cepat. "Sesuai peraturan, ada waktu tiga bulan untuk menyelesaikan perkara yang sedang ditangani sebelum dilantik. Saya bilang bisa dimundurkan tidak, tapi dijawab tidak bisa," katanya kepada TNR lewat sambungan telepon. Hanya alasan kosongnya posisi Ketua dan Wakil Ketua PN Bogor, banyaknya perkara perdata yang tertunda dan PN Bogor yang dinilai seperti anak kehilangan induknya, itulah yang membuat dirinya menerima keputusan mutasi. Andriani juga mengaku, keputusan itu mengejutkan dan sempat membuat dirinya tidak bisa konsentrasi dalam memimpin persidangan. "Saya sempat bengang-bengong sewaktu sidang TEMPO, Senin pekan lalu," katanya. Maklumlah, menurutnya waktu yang diberikan sangat sempit: harus berangkat ke Bandung Selasa dan dilantik pada Rabunya. Sebenarnya, dirinya sempat ingin meminta pertimbangan Mahkamah Agung mengenai keputusan itu. Tapi tidak bisa, karena hakim agung sedang melakukan rapat antara MA dengan Departemen Kehakiman dan HAM. Edy Can - Tempo News Room