Ketua MA: Kini Mahasiswa Hukum Emoh Jadi Hakim

Reporter

Editor

Jumat, 25 Mei 2012 15:16 WIB

Hatta Ali. TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengatakan, saat ini kecenderungan mahasiswa jurusan fakultas hukum untuk meniti karier sebagai hakim semakin berkurang. Umumnya, ujar Hatta, setelah lulus para mahasiwa tersebut lebih suka menjadi seorang advokad.

"Mungkin tahu bahwa gaji hakim minim, kalah dibanding penghasilan lawyer," kata Hatta dalam acara "Dialog Hukum: Kajian Permasalahan Hukum Berkaitan dengan Rasa Keadilan dan Penegakan Hukum" di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jumat, 25 Mei 2012.

Hatta yang juga alumni Fakultas Hukum Unair 1972 menambahkan, dia berharap lulusan mahasiwa hukum yang memiliki integritas bersedia meniti karier sebagai hakim. Sebab, kehadiran orang-orang kredibel di lingkungan Mahkamah Agung akan mengubah citra lembaga negara menjadi lebih baik. "Saat ini kami sering dicitrakan buruk oleh masyarakat," kata dia.

Menurut Hatta, tuduhan bahwa hakim menerima suap oleh pihak yang kalah beperkara sering dialamatkan ke instansinya. Sebaliknya, kata Hatta, pihak yang menang beperkara akan memuji-muji hakim setinggi langit. "Itu sudah seperti makanan sehari-hari bagi kami," ucap Hatta.

Untuk mengurangi tuduhan miring, Hatta mengimbau pihak beperkara agar tidak menjalin komunikasi dengan hakim selama proses persidangan. Sebab, bila tidak ada iming-iming, hakim juga tidak akan mencari-cari. Hakim, kata Hatta, bukan malaikat yang steril terhadap godaan materi. Apalagi kesejahteraan mereka masih kurang memadai. "Kondisi ini yang sering dimanfaatkan. Hakim yang lemah akan terus diiming-imingi materi," kata Hatta.

Dekan Fakultas Hukum Unair, Zaidun, mengatakan seharusnya mahasiswa yang ingin masuk jurusan fakultas hukum diseleksi. Bila mahasiswa tersebut tidak memiliki keinginan kuat untuk menegakkan hukum, kata Zaidun, lebih baik ditolak. "Tapi karena komersialisasi pendidikan yang begitu hebat, mahasiswa yang tidak berintegritas pun bisa kuliah di fakultas hukum," kata Zaidun.

KUKUH S WIBOWO

Berita terkait

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

2 jam lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

1 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

3 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

8 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

8 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

9 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

9 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

10 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

14 hari lalu

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Baca Selengkapnya