Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat periode 2012-2017 di Swissbel Hotel Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Selasa, (8-5), 2012. Tempo/Cunding Levi
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pertanahan Nasional menyerahkan sertifikat hak pakai lahan untuk proyek pusat pelatihan dan sekolah olahraga di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, kepada politikus Partai Demokrat di Komisi II (Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono. Hal itu terkuak dari selembar surat pengantar Surat Keputusan Hak Pakai Lahan Hambalang yang ditandatangani Ignatius dan salinannya diperoleh Tempo.
Dalam surat pengantar itu tertulis, BPN mengirimkan satu eksemplar naskah asli sertifikat hak pakai lahan nomor 1/HP/BPN RI/2009. Surat tersebut ditujukan kepada Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI.
Ignatius mengakui menerima surat tertanggal 6 Januari 2010 itu. Menurut dia, surat tersebut memang dialamatkan kepada Sekretaris Menteri Olahraga, yang saat itu dijabat Wafid Muharam, terpidana kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, Palembang.
Ignatius menyatakan penyerahan surat tanah Hambalang kepadanya merupakan inisiatif dari Sekretaris Utama BPN Managam Manurung. "Pak Sestama bilang ke saya saja karena Komisi II kan rekannya BPN dan saya yang sempat menanyakan soal itu," katanya Minggu, 20 Meo 2012 lalu. Sertifikat lantas diserahkan Ignatius kepada Anas Urbaningrum.
Anas belum bisa dimintai konfirmasi. Meski begitu, dalam beberapa kesempatan ia menolak dikait-kaitkan dengan kasus tersebut.
Managam juga belum bisa dimintai tanggapan. Namun, menurut Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Abdul Hakam Naja, masalah sertifikat Hambalang tidak pernah dibahas di komisinya. “Setahu saya, sejak awal Komisi X (Komisi Olahraga DPR) yang membahas proyek Hambalang,” katanya ketika dihubungi Tempo Senin 21 Mei 2012.
Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan BPN Luki Ambawinarti, yang meneken pengantar itu, menolak memberi keterangan tentang surat yang jatuh kepada Ignatius itu. Ia mengaku telah memberi keterangan soal itu kepada KPK. "Jadi, silakan ditanyakan ke KPK saja," ujarnya.
